Bisnis.com, JAKARTA - Krisis ekonomi yang melanda Sri Lanka dalam beberapa pekan ini akhirnya membuat Presiden Gotabaya Rajapaksa harus turun dari panggung politik.
Pimpinan parlemen negara itu mengakui bahwa Rajapaksa harus tunduk pada tekanan kuat para pendemo setelah berhari-hari aksi protes yang penuh kekerasan.
Para pendemo bahkan menyerbu kediaman resmi presiden dan menguasainya selain membakar rumah sejumlah menteri di Kolombo.
Bisa dipahami hal itu terjadi karena para pengunjuk rasa anti-pemerintah marah atas terjadinya pemadaman listrik, kekurangan bahan kebutuhan pokok dan kenaikan harga barang.
Sangat disayangkan, meski telah lama diminta mundur, namun pensiunan perwira militer itu sejak berbulan-bulan menolak tuntutan massa.
Dia malah menggunakan kekuatan darurat dalam upaya untuk mempertahankan kendali kekuasaannya.
Baca Juga
Mirip dengan kejadian di Indonesia menjelang kejatuhan Presiden Soeharto pada 1998, kekerasan dan kekacauan politik mencengkeram negara kepulauan berpenduduk 22 juta orang itu.
Kekacauan juga terjadi saat negosiasi dilakukan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) terkait rencana penyelamatan negara. Proposal untuk merestrukturisasi utang sedang dibicarakan. Hanya saja, bedanya dengan Indonesia menjelang Era Reformasi, tidak ada tuntutan pencabutan subsidi bahan bakar.
_(1).jpg)
Latar Belakang
Para analis mengatakan, bahwa salah urus ekonomi oleh pemerintah secara berkelanjutan telah melemahkan keuangan publik Sri Lanka.
Kondisi itu telah menyebabkan membengkaknya belanja negara yang melebihi pendapatan dan produksi barang serta jasa pada tingkat yang sangat tidak memadai.
Tidak berhenti di situ. Situasi itu diperparah lagi oleh pemotongan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah Rajapaksa segera setelah menjabat pada tahun 2019. Beberapa bulan kemudian, pandemi Covid-19 pun datang melanda.
Kondisi itu telah menghapus sebagian besar basis pendapatan Sri Lanka. Demikian juga dengan sektor pendapatan dari industri pariwisata yang selama ini menjadi andalan.
Pada sisi lain, pengiriman uang dari warga negara yang bekerja di luar negeri turun dan lebih lanjut dilemahkan oleh nilai tukar mata uang asing yang tidak fleksibel.
Akibatnya, lembaga pemeringkat mengkhawatirkan keuangan pemerintah dan ketidakmampuannya untuk membayar utang luar negeri yang besar membuat peringkat kredit Sri Lanka turun dari tahun 2020. Tak dapat dihindari, akhirnya kondisi itu mengunci negara tersebut dan terpaksa keluar dari pasar keuangan internasional.
Padahal, untuk menjaga perekonomian tetap bertahan, pemerintah sangat bergantung pada cadangan devisa yang terkikis lebih dari 70 persen dalam dua tahun.
Bagaimanapun juga, kini krisis telah melumpuhkan Sri Lanka yang pernah menjadi model ekonomi negara berkembang.
Selama berbulan-bulan, para pemimpin oposisi dan beberapa pakar keuangan mendesak pemerintah untuk bertindak, namun Rajapaksa tetap bertahan. Pemerintah masih yakin sektor pariwisata akan bangkit kembali dan pengiriman uang akan pulih.
Akhirnya, menyadari skala krisis yang sedang terjadi, pemerintah mencari bantuan dari negara-negara termasuk India dan China. Kedua negara adidaya regional itu secara tradisional berebut pengaruh atas pulau yang berlokasi strategis itu.
India telah memberikan pinjaman miliaran dolar untuk membantu membayar pasokan bahan pokok. Secara keseluruhan, New Delhi mengatakan telah memberikan dukungan senilai lebih dari US$3,5 miliar pada tahun ini sebagimana dikutip ChannelNewsAsia.com, Selasa (12/7/2022).
Sedangkan, China melakukan intervensi lebih sedikit secara publik, tetapi menyatakan pihaknya mendukung upaya negara kepulauan itu untuk merestrukturisasi utangnya.
Rajapaksa kemudian meminta negara Xi Jinping itu untuk merestrukturisasi pembayaran utang sekitar US$3,5 miliar kepada Beijing. Padahal, pada akhir tahun 2021, China juga melakukan swap dalam mata uang senilai US$1,5 miliar dengan Sri Lanka.
Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Menurut catatan, seorang presiden yang sedang menjabat digulingkan akibat aksi protes jalanan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pasca-kemerdekaan Sri Lanka. Akan tetapi, keputusan Rajapaksa untuk mundur, bagaimanapun juga, bisa menambah ketidakpastian politik dan ekonomi negara itu.
Konstitusi Sri Lanka menyatakan, bahwa jika seorang presiden mengundurkan diri, perdana menteri negara itu akan mengambil peran tersebut. Sayangnya, petahana Ranil Wickremesinghe mengatakan dia juga akan mundur mengikuti jejak Rajapaksa.
Karena itulah, parlemen Sri Lanka akan memilih presiden baru pada 20 Juli, kata Ketua Mahinda Yapa Abeywardena dalam sebuah pernyataan.
"Selama pertemuan para pemimpin partai yang diadakan hari ini, disepakati bahwa perlu dipastikan akan ada pemerintahan semua partai yang baru sesuai dengan Konstitusi," menurut pernyataan itu.
Karena itulah, pada akhirnya masyarakat global menunggu siapa yang akan memimpin negara itu setelah Rajapaksa mundur.
Akankah Sri Lanka di bawah “kepemimpinan semua partai” mampu keluar dari krisis politik dan krisis ekonomi, kita tunggu.
