Bisnis,com, JAKARTA - UNESCO meluncurkan laporan riset yang menekankan pentingnya moderasi konten dengan memahami konteks dan pengetahuan lokal, Minggu (19/06) kemarin.
Laporan ini merupakan bagian dari Program UNESCO Social Media 4 Peace yang didukung oleh European Union dan dilakukan di tiga negara pilot project yaitu Bosnia Herzegovina, Kenya dan Indonesia.
Tujuan dari program ini untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap konten berbahaya yang menyebar secara daring, khususnya disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial dan memperkuat transparansi ekosistem internet.
Dalam laporan riset ini, terlihat bahwa moderasi konten yang kurang tepat berisiko membahayakan proses perdamaian dan rekonsiliasi, serta semakin memicu ketegangan sosial.
Laporan ini juga mendorong pembentukan koalisi multipihak yang dapat memberi ruang bagi organisasi masyarakat sipil lokal untuk memberikan masukan pada platform medsos.
Salah satu ide yang ditawarkan membentuk Dewan Media Sosial, yang menyatukan berbagai aktor dan perusahaan sosial media di tingkat nasional, untuk pengawasan keputusan moderasi konten, terutama yang sangat sensitif, berbau diskriminasi dan rasial.
Baca Juga
Tawfik Jelassi, Asisten Direktur Jenderal UNESCO untuk Komunikasi dan Informasi mengatakan laporan ini menyediakan rekomendasi konkrit seperti pembentukan koalisi kebebasan berekspresi dan moderasi konten untuk menjembatani kesenjangan antara perusahaan Internet dan organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional.
Sementara Marc Fiedrich, Penjabat Direktur dan Kepala Layanan Instrumen Kebijakan Luar Negeri (FPI) Komisi Eropa mengatakan kondisi saat ini memperlihatkan bagaimana masyarakat menjadikan media sosial sebagai sumber informasi utama menimbulkan risiko besar.
“Harus diakui terdapat kekurangan mekanisme tata kelola menghadapi konten berbahaya yang semakin meningkat di ruang digital. Inilah sebabnya kami mendukung inisiatif yang mencoba meningkatkan kesadaran dampak konten berbahaya di ruang digital dan bersama perusahaan medsos memitigasi dampak negatif tersebut,” ujar March.
Riset ini menunjukkan bahwa langkah moderasi konten yang dilakukan perusahaan teknologi dan medsos nyatanya tidak memadai dan seringkali gagal menghentikan penyebaran ujaran kebencian dan disinformasi.
Akibatnya, perpecahan etnis, budaya, dan politik menjadi semakin dalam dan terkadang berkontribusi pada kekerasan di dunia nyata.
Anggota masyarakat sipil di Bosnia dan Herzegovina, Kenya, dan Indonesia menyampaikan pengalaman kegagalan perusahaan media sosial memahami konteks budaya dan masyarakat, seringkali termasuk kurangnya pengetahuan tentang bahasa lokal.
Tanpa pemahaman tepat tentang konteks lokal, proses moderasi mungkin gagal mendeteksi dan menangani konten bermasalah dengan benar. Ini sangat berbahaya di negara yang memiliki potensi ketegangan SARA.
Isu ini semakin mendesak selama periode pemilu, ketika upaya untuk menabur perpecahan melalui disinformasi cenderung lebih agresif, seperti yang terjadi di Indonesia.
Untuk mengatasi masalah ini dan menjembatani kesenjangan antara perusahaan teknologi global dan masyarakat sipil lokal, UNESCO meminta ada keterlibatan masyarakat dan pembentukan koalisi lokal multipihak untuk memoderasi konten.
