Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Bendahara Umum PBNU Mardani Maming Dicegah ke Luar Negeri

Imigrasi mengatakan Maradani Maming sudah dicegah sejak 16 Juni 2022 lalu. Pencegahan Bendahara Umum PBNU itu, berlaku selama enam bulan kedepan.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 20 Juni 2022  |  15:31 WIB
Bendahara Umum PBNU Mardani Maming Dicegah ke Luar Negeri
Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham menyebut ada permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap Bendahara Umum PBNU Mardani Maming.

Pencegahan tersebut terkait perkara korupsi yang tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Betul (dicegah ke luar negeri)," kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh saat dihubungi, Senin (20/6/2022).

Nursaleh mengatakan Maming sudah dicegah sejak 16 Juni 2022 lalu. Pencegahan Bendahara Umum PBNU itu, berlaku selama enam bulan kedepan.

"Berlaku sejak 16 Juni 2022 - 16 Desember 2022," kata Nursaleh.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata belum membeberkan secara perinci status Maming. Namun, apabila sudah ada upaya paksa seperti pencegahan, kasus yang menyeret nama Maming sudah masuk tahap penyidikan.

"Kalau sudah ada penggeledahan, penyitaan dan temann-teman tahu ya artinya sudah sprindik dua," katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming pada Kamis (2/6/2022).

Mardani dimintai keterangannya terkait kasus korupsi yang masih dalam tahap penyelidikan.

"Informasi yang kami peroleh, benar, ada permintaan keterangan dan klarifikasi yang bersangkutan oleh tim penyelidik," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (2/6/2022).

Ali belum membeberkan secara perinci kasus yang tengah dalam tahap penyelidikan itu.

Hal ini lantaran, ada kerahasiaan yang harus dijaga saat suatu perkata masih dalam tahap penyelidikan.

"Kami saat ini tidak bisa sampaikan materinya mengingat masih kegiatan penyelidikan," ujar Ali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK imigrasi
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top