Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk mewaspadai situasi global yang abnormal, termasuk potensi krisis pangan dunia.
Jokowi mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk sektor pangan senilai Rp92,3 triliun pada tahun ini, di mana dana tersebut dikucurkan ke kementerian dan lembaga sebesar Rp36,6 triliun.
Adapun, kementerian yang dimaksud, seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kementerian Pertanian Rp14,5 triliun, KKP Rp6,1 triliun, Kementerian PUPR Rp15,5 triliun, dan kementerian lain Rp600 miliar," katanya dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/6/2022).
Kepalan Negara melanjutkan bahwa sisa anggaran pangan lainnya masuk di belanja nonkementerian/lembaga sebesar Rp33,38 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp21,9 triliun.
Lebih lanjut, Jokowi memaparkan pemerintah juga menganggarkan subsidi untuk pupuk sebesar Rp25,3 triliun, belanja cadangan beras Rp3 triliun, stabilitas harga pangan Rp2,6 triliun, dan cadangan subsidi pupuk Rp2,9 triliun.
Baca Juga
"Ini [anggaran] gede sekali. [Anggaran] ini harus jelas ke mana manfaatnya apa manfaatnya, sebab kita dalam posisi suasana dunia yang sedang tak pasti dan tidak baik," ujarnya.
Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta Kementerian PUPR untuk membangun banyak embung dan irigasi di sejumlah daerah. Hal ini demi mengantisipasi ancaman ketahanan pangan di Tanah Air.
"Kalau kita bisa mengekspor itu, kita bisa bantu negara lain, tetapi ya [Negara lain harus) bayar," kata Jokowi
