Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Luhut Ajukan Anggaran Rp429 miliar untuk Tahun 2023

Menko Luhut mengusulkan anggaran sebesar Rp429,06 miliar pada 2023 atau bertambah Rp146 miliar dari pagu indikatif sebesar Rp283,06 miliar karena ada program yang belum terakomodir.rnrn"
Newswire
Newswire - Bisnis.com 09 Juni 2022  |  19:30 WIB
Luhut Ajukan Anggaran Rp429 miliar untuk Tahun 2023
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan anggaran sebesar Rp429,06 miliar pada 2023 - Antara\\r\\n\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan anggaran sebesar Rp429,06 miliar pada 2023 atau bertambah Rp146 miliar dari pagu indikatif sebesar Rp283,06 miliar.

"Terdapat kegiatan yang belum terakomodir dalam pagu indikatif 2023, di antaranya adalah untuk kegiatan Archipelagic and Island States (AIS) Forum sebesar Rp50 miliar," katanya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis.

Adapun pagu indikatif Kemenko Marves yang sebesar Rp283,06 miliar tersebut tumbuh 8,4 persen dari pagu indikatif dalam APBN 2022 yang senilai R260,92 miliar.

Anggaran AIS Forum tersebut khususnya akan digunakan untuk perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi para kepala negara dan kepala pemerintahan sebagaimana diarahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp38,85 miliar untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target dari kegiatan-kegiatan yang diarahkan langsung oleh Presiden Jokowi dan kegiatan strategis lain.

Tambahan anggaran senilai Rp35,73 miliar diusulkan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kemenko Marves.

Untuk pemeliharaan dan operasional gedung juga diusulkan anggaran tambahan Rp14,94 miliar, meskipun Luhut meyakini akan mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara pada semester II 2023.

Anggaran tahun 2023 tersebut akan digunakan antara lain untuk koordinasi bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, serta bidang koordinasi investasi dan pertambangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

anggaran apbn dpr Luhut Pandjaitan kemenko kemaritiman

Sumber : Antara

Editor : Aprianus Doni Tolok

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top