Bisnis.com, JAKARTA - Majelis rendah parlemen Rusia menyetujui undang-undang pengetatan keberadaan "agen asing" setelah Presiden Vladimir Putin memperingatkan rakyat Rusia untuk waspada terhadap para "pengkhianat".
Undang-undang pertama Rusia tentang agen asing diadopsi pada tahun 2012. Sejak itu, produk legislasi itu telah diperluas untuk mencakup organisasi nirlaba, outlet media, dan warga negara Rusia individu termasuk jurnalis dan aktivis.
Disahkan kemarin dengan 346 suara berbanding 17 pada pembacaan pertama dari tiga pembacaan, disetujui bahwa bahwa setiap orang yang menerima dukungan keuangan atau bentuk lain dari luar negeri dapat dianggap sebagai agen asing.
Undang-undang tersebut mencerminkan iklim permusuhan dan ketidakpercayaan terhadap Barat yang telah meningkat sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, yang menyebabkan Moskow dilanda gelombang sanksi Barat.
Dalam pidatonya di Duma Negara, rekan penulis RUU tersebut, Andrei Lugovoy, menuduh berbagai tokoh publik Rusia yang tidak disebutkan namanya telah menerima “pelatihan khusus” di Inggris.
Mereka dituduh berusaha menghancurkan Rusia dari dalam.
Baca Juga
“Tugas apa yang mereka lakukan? Surat-surat apa yang mereka tandatangani? Kita perlu melihat ini secara detail,” kata Lugovoy seperti ddikutip Aljazeera.com, Rabu (8/7/2022).
RUU itu juga memperkenalkan kategori baru "orang yang berafiliasi dengan agen asing".
Lugovoy sebelumnya mengatakan kategori ini dapat mencakup kerabat agen asing atau orang lain yang membantu mereka melakukan kegiatan mereka.
Istilah "agen asing", yang mengandung konotasi spionase Perang Dingin, digunakan oleh Rusia sebagai label permusuhan bagi orang dan organisasi yang dianggap terlibat dalam aktivitas politik dengan dukungan asing.
Pengetatan undang-undang itu terjadi hampir 15 pekan setelah perang Rusia di Ukraina.
Putin mengatakan pada bulan Maret bahwa Barat sedang mencoba menggunakan "pilar kelima" untuk melemahkan Rusia, dan menyatakan bahwa Rusia "akan selalu dapat membedakan patriot sejati dari sampah dan pengkhianat".