Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan turut merespon julukannya yang dikenal sebagai Menteri segala urusan.
Luhut pun menyampaikan, terdapat sejumlah alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering memberikannya tugas tambahan, sebab Kepala Negara menilai dirinya mampu mengkoordinasikan pekerjaan secara terintegrasi.
Menurutnya, kemampuan tersebut telah tertempa sejak masih menjadi tentara di Kopassus TNI Angkatan Darat. Namun, dirinya enggan untuk disebut sebagai menteri segala urusan, hal ini dikarenakan dirinya hanya menerima tugas dari Jokowi sebagai atasan.
"Pengalaman itu, dari skala kecil membawa ke pekerjaan saya sekarang. Saya bisa membuat semua pekerjaan itu dari Presiden terintegrasi kepada saya. Orang tidak sadar. Orang pikir ini mau menteri segala macam, padahal tidak," ujarnya dalam Seminar Nasional Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) yang disiarkan virtual melalui YouTube, Rabu (25/5/2022).
Sekadar informasi, Luhut kembali mendapatkan tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo. Terbaru, dia diminta ikut ambil bagian mengurus tata kelola minyak goreng.
Bahkan, Luhut mengatakan tugas baru tersebut membuatnya harus batal dalam menghadiri acara World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.
"Jadi dia MD IMF dan teman baik saya. Dia ada di Davos. Tadinya kami janji ke Davos, tetapi karena saya diminta ngurusin minyak goreng, saya gak jadi ke Davos. Di Davos tadinya kami mau berbicara banyak hal dengan IMF maupun dengan beberapa orang dari Bank Dunia," tuturnya.
Lebih lanjut, Luhut mengeklaim kalau lembaga-lembaga dunia kerap memberikan apresiasi mengenai Indonesia.
"Kita aja kadang-kadang dalam negeri ini asal ngomong gak ada pakai data. Jadi saya titip para perwira anda bicara pakai data. Jadi data itu yang anda bicara. Ini saya kira sangat penting dan saya senang STTAL juga untuk mendidik para perwira bicara dengan data," katanya.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan tugasnya sebagai Menteri juga cukup banyak, karena dirinya harus mengkoordinasikan urusan kelautan dengan banyak pihak. Hal ini juga didukung karena 70 persen wilayah Indonesia adalah laut.
"Saya hanya menteri Koordinator Bidang Maritim, kan itu luas. 70 persen lebih Indonesia laut. Itu orang lupa, pengamat dan angkatan darat juga tak sadar itu," katanya.
Sekadar catatan, selain tugas tambahan mengurus minyak goreng, Luhut sempat mendapat banyak tugas penting dari Jokowi. Salah satunya menjadi Koordinator PPKM Jawa Bali.
Dia juga seringkali ditunjuk sebagai ketua dewan dan tim gerakan nasional di berbagai sektor. Contohnya, Ketua Tim Gerakan Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).
