Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

GAPKI Dukung Jokowi Setop Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Tapi..

Kendati mendukung, GAPKI meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan eksportasi CPO dan minyak goreng jika membawa dampak negatif bagi sektor kelapa sawit.
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri), Menperin Airlangga Hartarto (kiri), Gubernur Bali I Wayan Koster (kanan) dan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono menghadiri pembukaan Indonesia Palm Oil Conference 2018 and 2019 Price Outlook (IPOC 2018) di Nusa Dua, Bali, Senin (29/10/2018)./ANTARA-Fikri Yusuf
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri), Menperin Airlangga Hartarto (kiri), Gubernur Bali I Wayan Koster (kanan) dan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono menghadiri pembukaan Indonesia Palm Oil Conference 2018 and 2019 Price Outlook (IPOC 2018) di Nusa Dua, Bali, Senin (29/10/2018)./ANTARA-Fikri Yusuf

Bisnis.com, JAKARTA -  Pengusaha mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyetop ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis pekan depan atau 28 April 2022.

Ketua Bidang Komunikasi GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Tofan Mahdi memaparkan bahwa sebagai pelaku usaha kelapa sawit, pihaknya menghormati dan akan melaksanakan kebijakan seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.

"Kami akan memonitor perkembangan di lapangan setelah berlakunya kebijakan tersebut. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam mata rantai industri sawit untuk memantau dampak kebijakan tersebut terhadap keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit," ujar Tofan dalam keterangan resminya, Jumat (22/4/2022).

Kendati mendukung, GAPKI meminta pemerintah untuk mengavaluasi kebijakan tersebut jika membawa dampak negatif bagi kelanjutan usaha sektor kelapa sawit.

"Jika kebijakan ini membawa dampak negatif kepada keberlanjutan usaha sektor kelapa  sawit, kami akan memohon kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut," imbuhnya.

Adapun kebijakan penghentian ekspor bahan baku dan minyak sawit ini merupakan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri terjaga dengan harga terjangkau.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas mafia minyak goreng yang melibatkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan IWW dalam dugaan kasus korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO/ minyak sawit mentah) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

IWW ditetapkan menjadi tersangka bersama 3 pihak produsen minyak sawit, yakni MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SM selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG), dan PTS selaku General Manager di Bagian General Affairs PT Musim Mas.

"Terkait penyidikan oleh Kejaksaan Agung atas kasus minyak goreng, saya meminta agar aparat hukum bisa mengusut permainan para mafia minyak goreng ini sampai tuntas," kata Jokowi dalam unggahan di akun Instagramnya, Rabu (20/4/2022).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Edi Suwiknyo
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper