Bisnis.com, JAKARTA – Pakar ilmu politik Saiful Mujani Saiful Mujani mengatakan bahwa masyarakat Indonesia umumnya tidak toleran. Ini mengacu pada hasil survei yang dilakukannya selama 13 tahun dari 2004 sampai 2017.
Pertanyaan mendasar yang diajukan dalam survei-survei itu adalah apakah ada masyarakat yang paling tidak dusukai. Dari data itu ditemukan bahwa mayoritas warga menyatakan ada kelompok yang paling mereka tidak sukai.
Angkanya fluktuatif sekitar 80 persen. Pada survei 2017 angkanya 67 persen. Lalu pada 8 tahun terakhir mengalami kenaikan.
Sementara yang menyatakan tidak ada kelompok yang dibenci juga lumayan besar meski tidak mayoritas. Pada survei 2017 sebesar 32 persen.
Dari data ketidaksukaan ini kemudian ditelusuri apakah mereka menghalang-halangi hak warga yang tidak disukainya. Kalau mereka menghalang-halangi, berarti mereka tidak toleran.
Sebaliknya kalau mereka tidak menghalangi, berarti mereka toleran walaupun tidak suka para orang-orang itu.
Baca Juga
“Data itu menunjukkan, secara umum, tingkat intoleransi menguat di tengah masyarakat. Artinya kita tidak menoleransi orang-orang yang berbeda dengan kita untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara,” katanya melalui keterangan pers, Jumat (15/4/2022).
Saiful menjelaskan bahwa kemudian yang lebih spesifik adalah keberatan masyarakat jika orang Kristen mengadakan kebaktian. Angkanya 35 persen pada 2017, bahkan sempat 52 persen tahun 2010. Tentang membangun gereja di sekitar tempat tinggalnya, mayoritas keberatan 50 persen ke atas.
Ketika ditanya kelompok mana yang tidak disukai, mereka menyebut Kristen, Yahudi, PKI, LGBT. Itu yang menyebabkan angka penolakannya lebih tinggi.
Saiful mengemukakan bahwa kalau kita lihat dari toleransi masyarakat, tantangan Indonesia tentang masalah kesetaraan dan toleransi di antara warga negara masih sangat berat.
Artinya, kata Saiful, aktivis seperti Ade Armando berhadapan dengan jumlah orang yang begitu besar. Hal tersebut juga merupakan tantangan untuk negara. Negara yang paling bertanggungjawab untuk menjamin hak-hak warga negara.
“Ini masalah yang sangat mendasar, yaitu masalah hak-hak kewarganegaraan,” tegas Saiful.
