Bisnis.com, JAKARTA - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani mengaku heran dengan dukungan yang diberikan oleh para senior jenderal TNI kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Hal ini disampikan oleh Saiful melalui akun Twitter pribadinya @saiful_mujani pada Kamis (4/5/2023).
Bukan tak beralasan, kebingungan ini muncul di benak Saiful lantaran mereka, para senior jenderal TNI, adalah pihak yang mengadili Prabowo dalam kasus penculikan aktivis 1998.
“Pak wiranto pangab ketika terjadi penculikan aktivis di penghujung Orba, Subagyo kasad waktu itu. Mereka membentuk tim untuk menyidang prabowo apakah ia betanggung jawab terhadap penculikan aktivis,” tulisnya dikutip Bisnis, Jumat (5/5/2023).
Saiful turut menyinggung sejumlah tokoh lainnya, yakni Agum Gumelar dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang kala itu menjadi anggota yang ikut menyidang Ketua Umum Gerindra tersebut.
Adapun, hasil sidang memutuskan bahwa Prabowo terbukti bertanggung jawab atas penculikan aktivis pada akhir Orde Baru dan melanggar kode etik itu.
Baca Juga
Hal ini disebut sebagai alasan pemberhentian Prabowo dari dinasnya di TNI.
Sementara itu, dalam Twitternya, Saiful juga mengungkap alasan mengapa dirinya perlu untuk membahas soal isu penculikan aktivis 1998 yang menyeret nama Prabowo.
Menurutnya, isu tersebut justru menjadi permasalahan mendasar yang seharusnya dipikirkan oleh masyarakat Indonesia dalam menentukan pemimpin dalam pemilu mendatang.
“Bagi saya itu masalah dasar. Sampai kapanpun ga akan berhenti nyuarakan ini bila orang itu mau jadi kepala negara yang membutuhkan dukungan rakyat. tidak ada kadaluarsa,” sambungnya.
Masalah HAM
Sorotan Saiful terhadap dukungan para senior Jenderal TNI kepada bakal capres Prabowo pun ditanggapi netizen.
Akun @lihubonna menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah mengangkat Prabowo menjadi menteri pertahanan.
"Percuma ngomong berbusa-busa, lho wong Prabowo jadi menhan kabinet jokowi kok."
Menurut Saiful, Jokowi tidak meminta pendapat rakyat saat mengangkat Prabowo sebagai menteri pertahanan.
“ga minta suara rakyat untuk jabatan itu. saya dan anda dan banyak rakyat bisa tak setuju dengan pengangkatan itu. kl saja jabatan itu atas dasar suara rakyat kita kampanye untuk menolknya
Adapun, akun @MRLaode berkomentar bahwa setiap pemilu , soal tragedi 1998 dikaitkan terhadap Prabowo.
“Setiap mau Pemilu gorengannya soal pencikan melulu. Apa ngak ada isu lain?
Saiful pun menjawab bahwa persoalan tragedi 1998 adalah masalah dasar. Sampai kapun pun, ujarnya, dirinya tidak akan berhenti menyuarakan hal itu.
“Sampai kapanpun ga akan berhenti nyuarakan ini bila orang itu mau jadi kepala negara yang membutuhkan dukungan rakyat. tidak ada kadaluarsa. bagi anda ga penting?
Adapun, akun @ruliemaulana menyebut bahwa segala permasalahan hak asasi manusia (HAM) termasuk oleh Prabowo maupun Wiranto sudah selesai.
“Sudah selesai segala permasalahan HAM baik oleh Prabowo maupun oleh Wiranto atau jenderal orba lain. Kalau serius mau protes langsung sampaikan ke pak @jokowi”
Sidang Pencopotan
Menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) pada masa-masa akhir rezim Soeharto, Prabowo dilengserkan oleh BJ Habibie sehari setelah transisi kepresidenan.
Prabowo digantikan oleh Mayjen TNI Johny J Lumintang. Hal itu dibenarkan langsung oleh para petinggi ABRI kala itu.
"Benar, jabatan Pangkostrad telah diserahterimakan dari Letjen Prabowo Subianto kepada Mayjen TNI Johhny J Lumintang dalam upacara serah terima sederhana di Makostrad, Jumat [22 Mei] sore pukul 17.30 WIB," tutur Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD brigjen TNI Dewa Putu Rai seperti dilansir Harian Bisnis Indonesia edisi 23 Mei 1998.
Prabowo, kata Dewa, kemudian digeser ke tugas baru sebagai Staaf Komando ABRI di Bandung, menggantikan Letjen TNI Arie J Kumaat.
Sikap Habibie tidak ditanggapi diam oleh Prabowo. Seperti dicatat Habibie dalam bukunya Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (2006: halaman 111), pada 23 Mei 1998 sore Prabowo berbincang empat mata dengan Habibie untuk membahas duduk perkara detail pencopotannya.
Habibie, di sisi lain menanggapi pertanyaan Prabowo dengan sikap tenang.
"Anda tidak dipecat, tapi dipindah tugaskan," ucap Habibie.
Habibie lantas menjelaskan bahwa Prabowo dicopot lantaran dirinya mendapat laporan dari Panglima ABRI tentang adanya gerakan pasukan Kostrad pimpinan Prabowo menuju Jakarta, Kuningan dan Istana Merdeka.
Dia khawatir akan ada kudeta. Prabowo kemudian menjawab hal itu dengan klarifikasi bahwa niatannya hanya ingin "menjaga keamanan presiden."
"Tapi itu adalah tugas Pasukan Pengamanan Presiden yang bertanggung jawab langsung pada Pangab dan bukan tugas Anda," ujar Habibie mendebat Prabowo lagi.
Keputusan akhirnya tak berubah. Prabowo tetap lengser dari jabatan Pangkostrad dan pindah tugas ke Bandung.
Tak lama setelah kepindahan itu Prabowo disidang oleh Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk Juli 1998 lewat Surat Keputusan (SK) Pangab Sekp/533/P/VII/1998.
Menurut arsip LBH Jakarta, setelah sidang pada 10, 12, dan 18 Agustus 1998, dewan ini kemudian mengeluarkan SK KEP/03/VIII/1998/DKP yang isinya berupa rekomendasi pemberhentian Prabowo dari pangkat Letnan Jenderal.
Sejak saat itu, bahkan hingga Habibie meninggal pada September 2019, Prabowo lebih banyak bergerak di luar militer dan berada di barisan oposisi.
Sikap itu baru berubah pada Oktober 2019, saat Presiden Jokowi kembali menarik si anak emas Pak Harto ke lingkaran pemerintahan. Kini, politikus Partai Gerindra tersebut menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
