Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menemui para mahasiswa yang berunjuk rasa terkait penolakan penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi 3 Periode.
Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menuntut Luhut untuk menegaskan secara langsung bahwa pemerintah menolak wacana tersebut.
"Harus ditegaskan oleh pemerintah untuk menolak wacana tersebut. Kita baca di media [massa] bahwa Bapak Luhut Binsar Pandjaitan menyuruh para ketua partai untuk menyampaikan wacana penundaan pemilu," kata orator BEM UI dalam video yang diunggah di Instagram Story @bemui_official, Selasa (12/4/2022).
Menanggapi tuntutan tersebut, Luhut menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan terkait hal tersebut.
"Apa hak dan kewajiban saya mempertanggungjawabkan saya punya [statement]?," kata Luhut.
Mendapatkan tanggapan demikian, para mahasiswa sontak menimpalinya dengan pernyataan bahwa narasi tersebut digulirkan oleh pejabat publik sehingga harus dipertanggungjawabkan.
"Bapak pejabat publik, dan itu narasi yang beredar dari pejabat publik, seakan-akan mengizinkan 3 periode dan penundaan pemilu," kata mahasiswa.
"Kamu berasumsi. Tidak boleh kamu begitu," jawab Luhut kemudian.
Luhut pun kemudian mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan bahwa Pemilu 2024 tidak akan ditunda dan akan tetap digelar pada 14 Februari 2024.
"Sudah dijawab, Presiden [Jokowi] sudah bilang, Pemilu tetap 14 Februari 2024 jadi mesti jawab gimana lagi?" ujar Luhut.
Menanggapi hal tersebut, mahasiswa mendesak Luhut untuk memberikan jawaban tegas soal big data.
"Jadi apakah benar Big Data itu disampaikan keinginan ke siapa? Kita ingin jawaban tegas," ujar para mahasiswa.
Luhut kembali menanggapi bahwa dirinyalah yang mengungkap ke publik terkait big data dan tidak ada pihak lain.
"Saya bilang saya yang ngomgong [big data], nggak ada yang lain. Saya sampaikan ini ada data begini," ujarnya.
Tidak puas dengan jawaban Luhut, mahasiswa kembali mendesak Luhut untuk membuka terkait big data. Namun, Luhut menegaskan bahwa mereka tidak dapat menuntutnya untuk melakukan hal tersebut.
"Kamu anak muda, kamu nggak berhak nuntut saya. Karena saya juga punya hak untuk tidak memberitahu," ucap Luhut.
"Otoriter nih," teriak para mahasiswa.
"Bukan otoriter, kalau saya otoriter, saya nggak datang ke kamu. Kamu nanti mau jadi besar, saya nasehatin kamu," ujar Luhut.
Dilansir dari siaran pers BEM UI, massa aksi juga mendesak Luhut untuk transparan mengenai big data yang sebelumnya disampaikannya berkaitan dengan dukungan 110 juta rakyat dalam wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Aliansi BEM UI juga menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang cacat secara formil dan materiil serta mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyatakan penolakan secara tegas terhadap wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.
Terkait statuta yang bermasalah, Rektor UI, Ari Kuncoro menyatakan bahwa pihak kampus sedang melangsungkan pembahasan mengenai Statuta UI dengan tim khusus.
Adapun, unjuk rasa Aliansi BEM UI dilakukan usai Menko Luhut dan Ari Kuncoro menghadiri kegiatan kemahasiswaan dengan tajuk “UI Minister Talks: Bangkit Bersama, Bangkit Lebih Kuat” pada Selasa, (12/4/2022), di Balai Sidang Universitas Indonesia.
