Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pangkas Pejabat Eselon, Jokowi Jamin Tunjangan Eselon III, IV dan V Tak Hilang

Jokowi menjamin ASN eselon III, IV dan V tidak akan kehilangan tunjangan meskipun beralih fungsi ke jabatan lain seperti tertuang dalam Perpres No.50/2022.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 08 April 2022  |  17:54 WIB
Pangkas Pejabat Eselon, Jokowi Jamin Tunjangan Eselon III, IV dan V Tak Hilang
Pemerintah menjamin besaran tunjangan ASN Pejabat Fungsional tetap sama meskipun bergeser ke level jabatan yang lebih rendah dari jabatan administrasi sebelumnya berdasarkan Perpres No.50 - 2022 / Kemendagri
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III, IV dan V tidak akan kehilangan tunjangan meskipun beralih fungsi ke jabatan lain.

Keputusan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi. Beleid ini diteken Jokowi pada 4 April 2022.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dalam Perpres tersebut, penghasilan yang besarannya tidak mengalami penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran penghasilan yang merupakan akumulasi dari besaran komponen penghasilan yang meliputi:
a. Tunjangan jabatan;
b. Tunjangan kinerja bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat; dan/ atau
c. Tunjangan lain yang melekat pada jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tak hanya itu, Kepala Negara juga menjamin besaran tunjangan Pejabat Fungsional tetap sama meskipun bergeser ke level jabatan yang lebih rendah dari jabatan administrasi sebelumnya

"Dalam hal penghasilan Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengalami penurunan penghasilan, maka kepada pejabat yang bersangkutan tetap dibayarkan penghasilan sebesar penghasilan pada jabatan administrasinya," bunyi pasal pasal 2 ayat (4).

Lebih lanjut, aturan mengenai penghasilan dan tunjangan tersebut berakhir jika pejabat yang bersangkutan mendapatkan promosi atau mutasi kepegawaian.

Selain itu, ketentuan tersebut juga tidak berlaku jika pejabat fungsional dikenakan pemberhentian pembayaran atau penurunan penghasilan.

"Ketentuan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku apabila Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan pemberhentian pembayaran/penurunan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian," bunyi Pasal 5.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi perpres birokrasi pns ASN
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top