Bisnis.com, JAKARTA – Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa para nelayan telah menunjukkan dedikasi luar biasa yang tak terhingga bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Peran mereka sebagai penopang perekonomian bangsa benar-benar terbukti nyata.
“Saya memandang nelayan kita khususnya nelayan tradisional yang kerap melaut di samudera lepas hingga perbatasan negara layak disebut sebagai pahlawan ekonomi devisa samudera meski belum ada tanda jasa resmi sebagai bentuk penghargaan kepada mereka,” katanya dalam memperingati Hari Nelayan Nasional ke-62, Rabu (6/4/2022).
Bukan itu saja, Firli menjelaskan bahwa para nelayan sering singgah dan menginap di pulau-pulau terluar saat berlayar mencari ikan.
Mereka juga menjadi agen pertahanan tegaknya kedaulatan tanah air dan kekayaan negara dari hasil laut karena menjadi informan kegiatan kapal asing yang menerobos kedaulatan, khususnya kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia.
“Tidak berlebihan jika saya juga menganggap para nelayan tanah air adalah pahlawan pertahanan dan kedaulatan NKRI,” jelasnya.
Firli menuturkan bahwa pemerintah sebenarnya banyak membuat kebijakan dan program kesejahteraan bagi para nelayan.
Baca Juga
Sayangnya, tidak sedikit program kesejahteraan tersebut dijadikan peluang oleh oknum-oknum penyelenggara negara, untuk meraup keuntungan dengan cara tidak halal, yakni korupsi.
“Sebut saja korupsi ekspor benih lobster, pengadaan kapal nelayan, tukar guling tanah untuk tambak dan lain sebagainya,” ucapnya.
Berkaca pada kasus tersebut, Firli memastikan KPK dan institusi penegak hukum negara akan membongkar semua praktik-praktik korupsi yang menyengsarakan para nelayan Indonesia tanpa terkecuali.
Para aparatur pemerintah termasuk pejabat yang terkait diingatkan Firli untuk tidak main-main dengan hajat hidup nelayan, khususnya pada aturan dan program kesejahteraan mereka.
“Saya pastikan akan kami kejar, tangkap dan jerat siapapun yang berani mengusik apalagi memakan anggaran negara bagi para kesejahteraan nelayan Indonesia dengan pasal tindak pidana korupsi yang paling berat hukumannya. Jika memiliki cukup alat bukti kuat, akan kami pilih opsi miskinkan koruptor dengan pasal TPPU,” ungkapnya.
