Bisnis.com, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjawab isu seputar wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Pramono menegaskan bahwa pemerintah sangat patuh terhadap konstitusi. Buktinya, ketika wacana tersebut terus mengemuka ke publik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membantah berambisi untuk menjadi presiden tiga periode.
Meski demikian, Pramono tak menampik bahwa ada beberapa pihak yang mencoba untuk terus mendorong wacana tersebut. Namun dengan bantahan Jokowi, publik seharusnya bisa menilai sikap pemerintah terhadap diskursus penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca Juga
“Bahwa kemudian masih ada yang mencoba, namanya juga mencoba. Tetapi kami kan tahu untuk mengubah apalagi melakukan amandemen UUD tidaklah mudah dan itu akan membuka kotak pandora kemana-mana,” imbuh Pramono dikutip, Selasa (5/4/2022).
Pramono menambahkan pemerintah sampai saat ini tidak mengalokasikan anggaran untuk membiayai perpanjangan jabatan presiden maupun penundaan pemilihan umum (Pemilu).
“Tidak ada anggaran di Setneg, Setkab dan KSP mengenai hal ini [mendukung kampanye 3 periode atau penundaan Pemilu],” ujar Pramono Anung dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Parlemen.
