Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Soal Jokowi 3 Periode, Pramono Anung: Tak Ada Anggarannya!

Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk membiayai perpanjangan jabatan presiden maupun penundaan pemilihan umum (Pemilu).
Szalma Fatimarahma
Szalma Fatimarahma - Bisnis.com 04 April 2022  |  22:27 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/1/2022). Bisnis - Fanny Kusumawardhani
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/1/2022). Bisnis - Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjamin bahwa pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk membiayai perpanjangan jabatan presiden maupun penundaan pemilihan umum (Pemilu).

Hal itu diungkapkan Pramono saat  melakukan rapat kerja bersama Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden (KSP) di Komisi II DPR pada Senin (4/4/2022).

“Tidak ada anggaran di Setneg, Setkab dan KSP mengenai hal ini [mendukung kampanye 3 periode atau penundaan Pemilu],” ujar Pramono Anung dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Parlemen.

Bekas Sekjen PDIP itu memastikan bahwa pemerintah sangat patuh terhadap konstitusi. Buktinya, ketika wacana tersebut terus mengemuka ke publik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah secara terbuka membantah dirinya berambisi untuk menjadi presiden tiga periode.

Meski demikian, Pramono tak menampik bahwa ada beberapa pihak yang mencoba untuk terus mendorong wacana tersebut. Namun bantahan Jokowi sudah sangat jelas. Publik seharusnya bisa menilai sikap pemerintah terhadap diskursus penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

“Bahwa kemudian masih ada yang mencoba, namanya juga mencoba. Tetapi kami kan tahu untuk mengubah apalagi melakukan amandemen UUD tidaklah mudah dan itu akan membuka kotak pandora kemana-mana,” imbuh Pramono.

Adapun pernyataan Pramono menjawab pertanyaan dari Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera.

Mardani, mengaku membaca komentar dari pakar politik asal Amerika Serikat di media massa yang menyatakan akan ada sidang umum untuk perpanjangan masa jabatan Presiden.

“Pertanyaan saya kepada 3 pembantu utama Presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu ketiga periode atau penundaan [Pemilu] karena itu sangat-sangat bertentangan dengan konstitusi,” katanya.

Kalaupun isu tentang kedua hal tersebut masih bergulir, menurut Mardani, biarlah itu menjadi isu elite. 

“[Biar] Nanti akan diputuskan oleh pimpinan partai.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi pemilu pramono anung
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

To top