Bisnis.com, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjamin bahwa pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk membiayai perpanjangan jabatan presiden maupun penundaan pemilihan umum (Pemilu).
Hal itu diungkapkan Pramono saat melakukan rapat kerja bersama Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden (KSP) di Komisi II DPR pada Senin (4/4/2022).
“Tidak ada anggaran di Setneg, Setkab dan KSP mengenai hal ini [mendukung kampanye 3 periode atau penundaan Pemilu],” ujar Pramono Anung dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Parlemen.
Bekas Sekjen PDIP itu memastikan bahwa pemerintah sangat patuh terhadap konstitusi. Buktinya, ketika wacana tersebut terus mengemuka ke publik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah secara terbuka membantah dirinya berambisi untuk menjadi presiden tiga periode.
Meski demikian, Pramono tak menampik bahwa ada beberapa pihak yang mencoba untuk terus mendorong wacana tersebut. Namun bantahan Jokowi sudah sangat jelas. Publik seharusnya bisa menilai sikap pemerintah terhadap diskursus penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
“Bahwa kemudian masih ada yang mencoba, namanya juga mencoba. Tetapi kami kan tahu untuk mengubah apalagi melakukan amandemen UUD tidaklah mudah dan itu akan membuka kotak pandora kemana-mana,” imbuh Pramono.
Baca Juga
Adapun pernyataan Pramono menjawab pertanyaan dari Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera.
Mardani, mengaku membaca komentar dari pakar politik asal Amerika Serikat di media massa yang menyatakan akan ada sidang umum untuk perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Pertanyaan saya kepada 3 pembantu utama Presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu ketiga periode atau penundaan [Pemilu] karena itu sangat-sangat bertentangan dengan konstitusi,” katanya.
Kalaupun isu tentang kedua hal tersebut masih bergulir, menurut Mardani, biarlah itu menjadi isu elite.
“[Biar] Nanti akan diputuskan oleh pimpinan partai.”
