Bisnis.com, JAKARTA -- Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menggelinding bak bola liar. Ada pro dan kontra. Meskipun sebagian besar menganggap bahwa rencana itu akan membawa demokrasi mundur ke belakang.
Sejatinya, pro kontra tentang wacana jabatan presiden tiga periode sebenarnya wajar. Apalagi dalam negara demokrasi. Semua pendapat sama dan dijamin oleh konstitusi. Soal mana yang baik dan yang buruk itu lain perkara.
Meski demikian, munculnya wacana perpanjangan atau penambahan jabatan presiden adalah fenomena yang menarik dalam demokrasi Indonesia pasca reformasi.
Patut diingat, saat reformasi sekitar 24 tahun lalu, semua golongan sebenarnya sudah sepakat untuk membatasi jabatan presiden dua periode saja.
Jabatan presiden lebih dari dua periode dikhawatirkan akan mengulang kesalahan Suharto dan Orde Baru-nya berkuasa. Kekuasaan menjadi tak terbatas dan negara hanya akan dimonopoli oleh segelintir kelompok.
Amandemen konstitusi kemudian menjadi jalan pintas untuk menghindari bahaya laten otoritarianisme dan militerisme tersebut.
Baca Juga
Menariknya, setelah 24 berlangsung, proses demokratisasi berjalan cukup agresif, para politikus dan sebagain kelompok masyarakat justru ingin kembali ke zaman ketika kekuasaan penguasa serba tak terbatas. Salah satunya tampak dari munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Awalnya, rencana perpanjangan jabatan presiden atau Jokowi tiga periode itu datang dari kalangan politikus pendukung pemerintah. Kemudian ke elit-elit di seputar Presiden Jokowi.
Kemarin, wacana ini digaungkan oleh kelompok Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI), organisasi kepala desa dan pak carik. Suatu kelompok yang dekat dengan masyarakat akar rumput.
Dukungan APDESI
Jokowi, yang menghampiri partisipan di luar gedung Istora Senayan, diteriaki dukungan 3 periode tersebut sembari membagi-bagikan cindera mata.
"Pak Jokowi! Tiga kali, Pak! Tiga periode, Pak!" teriak sejumlah orang dari Apdesi di Istora Senayan di Jakarta pada Selasa (29/3/2022).
Jokowi sendiri tidak menyinggung isu Presiden 3 periode selama menyampaikan pidatonya di depan lebih dari 74.000 kepala desa tersebut.
Rencana deklarasi dukungan kepada Presiden Joko Widodo 3 periode oleh Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) sendiri batal dilakukan hari ini.
Ketua Apdesi Surtawijaya mengatakan rencana deklarasi tersebut batal setelah ada larangan dari Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarvest) Luhut Binsar Pandjaitan.
"[Luhut] melarang malah. Tadi saya sudah mau teriak 3 periode. Dilarang semua," ujar Surtawijaya di acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Desa 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).
Perlu diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan merupakan Ketua Dewan Pembina Apdesi.
Sikap Demokrat-NasDem
Lain APDESI lain partai setengah oposisi. Partai Demokrat dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) kompak menolak penundaan pemilihan umum atau Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bertemu dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh, di Kantor DPP Partai NasDem.
"Saya yakin Nasdem dan Demokrat punya sikap yang sama tegas dalam arti jangan seolah-olah diarahkan bisa mengotak-atik konstitusi," kata AHY di DPP NasDem, Selasa (29/3/2022).
AHY menegaskan Demokrat tidak bisa menerima pelanggengan kekuasaan dengan cara penundaan Pemilu.
"Saya pikir kami tegas dan sepakat tadi ya berbicara pelanggengan kekuasaan dengan cara penundaan pemilu itu tentu tidak bisa diterima dengan akal sehat pula. Itulah maka sejak awal kami tegas," kata dia.
AHY juga menegaskan jangan sampai amandemen konsititusi digunakan untuk mengobrak-abrik konstitusi itu sendiri.
"Konstitusi memang milik kita semua, tidak ada larangan ini dan itu, tetapi juga jangan konstitusi atau amandemen tadi diarahkan untuk melabrak semangat konstitusi itu sendiri," katanya.
Sekadar informasi, belakangan ramai wacana soal penundaan Pemilu 2024 berhembus. Banyak petinggi Parpol yang menolak wacana tersebut.
Salah satu partai yang menolak adalah Partai Demokrat yang ingin kembali berkuasa dengan AHY sebagai salah satu calon kandidat pemimpin dari partai tersebut.
