Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Marah Besar, Singgung Reshuffle Hingga Larang Tepuk Tangan

Jokowi marah besar dan meluapkan kekesalannya saat menyampaikan arahan tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia yang digelar di Bali pada Jumat, 25 Maret 2022.
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/1/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/1/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluapkan kekesalannya saat menyampaikan arahan tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia yang digelar di Bali pada Jumat (25/3).

Dalam acara yang dihadiri jajaran menteri, pemerintah daerah dan direksi BUMN itu, Jokowi menyampaikan persoalan yang menjadi perhatiannya, yaitu terkait masalah impor.

Raut wajah Jokowi nampak kecewa saat mengetahui masih banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masih doyan produk impor ketimbang produk dalam negeri. Bahkan, Jokowi sempat melarang peserta untuk bertepuk tangan. Tidak hanya itu saja, Presiden juga sempat menyinggung soal reshuffle kabinet.

Jokowi awalnya menceritakan terkait kesulitan ekonomi yang dihadapi negara-negara di dunia akibat pandemi Covid-19, disrupsi teknologi, dan terakhir ekonomi dunia ditambah babak belur lagi karena perang.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, dia meminta menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan dirut BUMN untuk bisa mengoptimalkan APBN, APBD, dan anggaran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Caranya, ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia," ujar Jokowi dikutip dari Youtube Setpres, Jumat (25/3/2022).

Larang Peserta Tepuk Tangan

Pernyataan itu pun disambut tepuk tangan dari para peserta. Namun, Jokowi meminta para peserta agar tidak bertepuk tangan dulu.

"Jangan tepuk tangan dulu. Begitu saya lihat, ini pengadaan barang dan jasa, sek yang terjadi, sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya," ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI itu menyebut anggaran pusat sebesar Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun dan BUMN Rp420 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, dia mengatakan dampaknya terhadap perekonomian nasional akan sangat besar jika digunakan untuk pengadaan produk dalam negeri.

"Kita enggak usah muluk-muluk ya, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen persen saja, itu bisa men-trigger growth economy kita, pertumbuhan ekonomi kita yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen. [Pemerintah] 1,5 – 1,7 persen, yang BUMN-nya 0,4 persen," ujarnya.

Jokowi mengatakan kementerian dan BUMN tidak perlu repot-repot mencari investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi cukup konsisten membeli barang yang diproduksi di dalam negeri. Namun, dia menyayangkan bahwa hal itu justru tidak dilakukan.

"Ini kan 2 persen lebih enggak usah cari kemana-mana, tidak usah cari investor. Kita diam saja. tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak melakukan ini, malah beli barang-barang impor," tuturnya.

Dia pun menegaskan bahwa kebiasaan mengimpor barang-barang ini harus segera dihentikan. Pasalnya, dengan membeli produk impor, Indonesia malah memberikan pekerjaan kepada negara lain, bukan membuka lapangan pekerjaan di negara sendiri.

"Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah dihitung, bisa membuka dua juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini," ujar Jokowi.

Pernyataan Jokowi lagi-lagi disambut tepuk tangan para peserta Namun, Jokowi kembali meminta para peserta untuk tidak bertepuk tangan.

"Jangan tepuk tangan, karena kita belum melakukan. Kalau nanti melakukan, itu nanti Rp400 triliun lebih nanti, betul-betul semuanya mengerjakan, silakan kita semuanya tepuk tangan" ujarnya.

Jokowi meminta agar pemerintah pusat, daerah dan BUMN dapat mencapai target belanja produk dalam Rp400 triliun hingga Mei 2022. Adapun, realisasinya saat ini baru Rp214 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Halaman Selanjutnya
Sentil para Menteri
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper