Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak memiliki pendapat berbeda dengan Kepala Negara menyangkut isu Pemilu 2024.
Ini terkait dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait big data pemilih Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
Hasto mengatakan bahwa big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak, khususnya persoalan kerakyatan. Misalnya minyak goreng langka atau kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” kata Hasto usai mengisi kuliah umum dikutip dari keterangan pers, Senin (14/3/2022).
Hasto menjelaskan, bahwa PDIP menghimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal, Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras mengatasi pandemi.
Luhut pun diminta melakukan refleksi agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan. Seharusnya politik kekuasaan berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite ataupun kepentingan ekonomi dan politik.
Baca Juga
“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” jelasnya.
Sebelumnya, Luhut mengklaim bahwa wacana penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode atau menunda pemilu berasal dari suara rakyat, bukan dari Jokowi sendiri.
Luhut mengaku, ide tersebut berasal suara pengguna media sosial Indonesia sebesar 110 juta yang mengeluhkan biaya Pemilu 2024 mencapai Rp100 triliun lebih.
“[Mereka] bilang kita mau habisin 100 triliun lebih untuk milih ini di keadaan begini. Ngapain sih? Kan serentak. Itu yang rakyat omong. Ceruk ini rakyat ini ada di partai Demokrat, Gerindra, PDIP, PKB, dan Golkar di mana-mana ini,” katanya pada bincang-bincang di Youtube Deddy Corbuzier dikutip Minggu (13/3/2022).
.
