Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Indonesia Kekurangan Hakim, Jokowi Minta Peran Komisi Yudisial Dioptimalkan

Jokowi menaruh perhatian terhadap kekurangan personel hakim di Indonesia, salah satunya melalui optimalisasi peran Mahkamah Yudisial (KY).
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 09 Maret 2022  |  10:50 WIB
Tangkapan layar suasana sidang Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Selasa (5/10/2021). - Antara
Tangkapan layar suasana sidang Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Selasa (5/10/2021). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menaruh perhatian terhadap kekurangan personel hakim di Indonesia, salah satunya melalui optimalisasi peran Komisi Yudisial (KY).

Menurutnya, diperlukan langkah progresif untuk mengatasi kekurangan hakim adhoc tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung (MA) dan hakim tata usaha negara untuk perkara pajak yang sangat krusial untuk memastikan terlindunginya penerimaan negara dari perpajakan.

"Dalam menjalankan peran sebagai perisai independensi, menjaga imparsialitas, dan kehormatan hakim, Komisi Yudisial harus menjamin ketersediaan hakim agung, hakim adhoc Mahkamah Agung dan para hakim yang berintegritas melalui proses seleksi yang transparan, obyektif, dan profesional," katanya dalam acara Penyampaian Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2021, dikutip dari YouTube Setpres, Rabu (9/3/2022).

KY juga harus memastikan calon hakim yang diusulkan ke DPR RI memiliki rekam jejak terpuji, berintegritas, kompeten, serta memiliki semangat dan komitmen tinggi dalam memerangi korupsi.

Jokowi juga mengapresiasi pembentukan tim penhubung yang menjembatani komunikasi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam mencari solusi ketika terjadi perbedaan pendapat dan berkolaborasi dalam melakukan pemeriksaan.

"Kemitraan strategis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung adalah kunci terjaganya marwah para agung dalam memutus perkara sehingga mampu membatasi dan memutus ruang gerak mafia peradilan dan yang lainnya," kata Jokowi.

KY memiliki peran penting dalam meningkatkan integritas hakim dan menjaga kehormatan institusi peradilan guna memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi hakim komisi yudisial
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top