Bisnis.com, JAKARTA - Perhatian dunia internasional terus tertuju pada perkembangan di Ukraina setelah Presiden Rusia Vladimir Putin kemarin menandatangani dekrit yang mengakui dua wilayah yang memisahkan diri dari negara tetangganya itu.
Langkah tersebut kemudian diikuti perintah Putin terhadap pasukannya untuk memfungsikan diri sebagai pasukan “penjaga perdamaian" di wilayah yang dikuasai pemberontak Ukraina. Aneh, tapi nyata.
Padahal, Rusia tidak punya mandat untuk memainkan peran itu, baik dari PBB maupun dari semacam organisasi regional. Pasalnya, tidak ada kebutuhan untuk pemberian mandat penjaga perdamaian karena Ukraina tengah menghadapi persoalan di dalam negerinya sendiri.
Langkah catur yang dimainkan Putin tersebut tentu tidak mungkin tidak berimplikasi kritis pada tatanan politik global yang lebih luas.
Amerika Serikat (AS) telah menyatakan, bahwa Rusia kemungkinan besar akan menyerang Ukraina dengan kekuatan hingga 190.000 tentara yang telah mereka kumpulkan di dekat perbatasan tetangganya.
Sebelum 2014, Ukraina memang telah dirundung pemberontakan oleh sejumlah daerah yang tidak puas dengan pemerintah, terlepas dari motivasi internal maupun atas pengaruh Rusia yang merupakan sesama bekas negara Uni Soviet.
