Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan pandangannya terkait konflik Rusia dan Ukraina yang semakin memanas.
Jokowi menyatakan bahwa dirinya memiliki pandangan yang sama dengan Sekjen PBB Antonio Guterres soal penanganan krisis di Ukraina.
"Saya memiliki pandangan yang sama dengan Sekjen PBB Antonio Guterres bahwa penanganan krisis Ukraina harus dilakukan secara cermat agar bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan," kata Jokowi dikutip dari akun Twitternya, Selasa (22/2/2022).
Jokowi menambahkan bahwa upaya perdamaian harus cepat dan tidak bisa ditunda-tunda.
Sebelumnya, Jokowi juga menyatakan ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina harus segera dihentikan dan perang tidak boleh terjadi.
"Rivalitas dan ketegangan di Ukraina harus dihentikan sesegera mungkin. Semua pihak yang terlibat harus menahan diri dan kita semua harus berkontribusi pada perdamaian. Perang tidak boleh terjadi," kata Jokowi melalui akun Twitter @jokowi, Senin (21/2/2022).
Saya memiliki pandangan yang sama dengan Sekjen PBB Antonio Guterres bahwa penanganan krisis Ukraina harus dilakukan secara cermat agar bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan. Tetapi, upaya perdamaian ini harus cepat dan tidak bisa ditunda-tunda.
— Joko Widodo (@jokowi) February 22, 2022
Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia harus dihadapi dengan sinergitas dan kolaborasi seluruh negara. Seluruh dunia, kata Jokowi, saat ini sebaiknya fokus pada upaya pemulihan ekonomi.
"Saatnya dunia bersinergi dan berkolaborasi menghadapi pandemi. Saatnya kita memulihkan ekonomi dunia, mengantisipasi kelangkaan pangan, dan mencegah kelaparan," ujarnya.
Adapun, konflik antara Rusia dan Ukraina semakin memanas setelah 2 tentara Ukraina tewas tertembak. Berbagai kecaman atas tindakan Rusia mendukung kelompok separatis pun bermunculan. Dewan Keamanan PBB juga langsung menggelar sidang darurat untuk membahas konflik Rusia dan Ukraina.
Perwakilan dari Amerika Serikat, Inggris Raya, Prancis, Jerman, India, Irlandia, UEA, Kenya, dan Ghana semuanya dengan tegas mendesak perdamaian dan diplomasi dalam upaya untuk mencegah perang di Ukraina.
Untuk diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan mengakui daerah pemberontak yang memisahkan diri di timur Ukraina sebagai negara merdeka.
Kedua daerah itu, Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang dideklarasikan sendiri adalah rumah bagi pemberontak yang didukung Rusia yang telah memerangi pasukan Ukraina sejak 2014.
Langkah Rusia kemungkinan akan mengakhiri pembicaraan damai di kawasan itu, yang telah berada di bawah gencatan senjata yang lemah selama bertahun-tahun.
Kekuatan Barat juga khawatir hal itu dapat membuka jalan bagi pasukan militer Rusia untuk memasuki wilayah timur Ukraina. Tak lama setelah pengumuman itu, Putin menandatangani perintah bagi pasukan untuk melakukan "fungsi penjaga perdamaian" di kedua wilayah.
