Bisnis.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut memilki 10 kesamaan dengan era Orde Baru yang dulu dipimpin Soeharto.
Poster tentang kesamaan tersebut diunggah oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI dalam laman Instagram mereka.
Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur membenarkan soal unggahan di kanal media sosial lembaganya.
"Itu buatan Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia. Ada banyak membernya, kami bantu repost dari Akun FRI," ujar Isnur dikutip dari Tempo, Senin, 14 Februari 2022.
Selain memberikan kritik melalui poster tersebut, Isnur mengatakan YLBHI juga pernah membuat kajian yang menerangkan tanda-tanda otoritarian dalam pemerintahan Jokowi.
Baca Juga
Kajian yang dibuat pada 14 Juni 2020 itu berlandaskan 27 kebijakan yang diterbitkan Jokowi sejak menjabat sebagai presiden.
"YLBHI mendata setidaknya 27 kebijakan Pemerintahan Jokowi sejak 2014 yang menjadi tanda-tanda pemerintahan yang otoriter," bunyi kajian tersebut.
Lebih lanjut, adapun 10 kesamaan Jokowi dengan era Orde Baru Soeharto seperti dalam unggahan YLBHI itu, antara lain:
1. Mengutamakan pembangunan fisik dan serba 'dari atas' ke 'bawah' untuk kejar target politik minus demokrasi.
2. Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis.
3. Tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural.
4. Pembangunan tidak berizin atau dengan izin yang bermasalah.
5. Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat.
6. Melayani kehendak kekuasaan dan elit oligarki dengan cara perampasan & perusakan lingkungan.
7.Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko
8. Menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh.
9. Pendamping & warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap.
10. Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta.
"Pemerintahan Jokowi serupa dengan Orde Baru dalam pembangunanisme. Mereka mengingkari mandat Konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab," bunyi unggahan tersebut.
