Bisnis.com, JAKARTA – Komnas HAM mendatangi Gedung KPK untuk melakukan konfirmasi kepada Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin terkait adanya kerangkeng manusia di kediamannya. Setelahnya akan dilakukan uji fakta dengan tim ahli.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan bahwa saat turun ke lapangan, banyak yang timnya temukan. Mulai dari dugaan perdagangan manusia hingga kekerasan yang memakan korban jiwa.
“Setelah kepada Bupati, kami akan uji semua temuan kami dengan ahli. Ada ahli tindak pidana perdagangan orang dan ahli perbudakan modern. Baru kami akan tarik kesimpulan dan rekomendasi,” katanya, Senin (7/2/2022).
Choirul menjelaskan bahwa terkait dengan kekerasan, itu sudah direkomendasikan sejak awal kepada Polda Sumatra Utara.
“Ketika temuan-temuan kami sudah solid di sana, kami berikan kepada mereka dan kami minta supaya ada penegakan hukum. Sekarang mereka sedang berproses,” jelasnya.
Walaupun kerangkeng manusia ini sudah ada sejak 10 tahun yang lalu, Choirul menuturkan bahwa informasi tersebut baru diketahui setelah ada laporan. Komnas HAM juga tidak tahu apakah sebelumnya ada model seperti ini.
Baca Juga
“Ketika kami cek dan sebagainya, kami juga komunikasi dengan penyidik KPK. Kami sudah mintai keterangan. Jadi sebelum kami berangkat ke Langkat, kami ketemu sama penyidiknya,” ungkapnya.
Kerangkeng manusia ini ditemukan saat Terbit kena operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan korupsi. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa lembaganya langsung berkoordinasi dengan kepolisian setelah mendapatkan fakta baru tersebut.
“Karena saat itu bukan bagian dari perkara yang sedang kami lakukan penyelidikan, maka tentu kelanjutan dugaan adanya peristiwa itu dikoordinasikan dan menjadi ranah kewenangan kepolisian,” katanya, Selasa (25/1/2022).
Ali menjelaskan bahwa saat ini status Terbit Rencana adalah tahanan tim penyidik KPK. Meski begitu, lembaganya bersedia bekerja sama mengungkap temuan kerangkeng tersebut dengan instansi lain.
“KPK siap fasilitasi kepolisian ataupun pihak Komnas HAM apabila melakukan permintaan keterangan, klarifikasi, atau pemeriksaan terhadap tersangka TRP dimaksud,” jelasnya.
