Bisnis.com, JAKARTA - Anggaran Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) masih sangat kecil dibandingkan dengan risiko yang muncul dalam proses penagihan terhadap para obligor BLBI.
Ketua Satgas BLBI sekaligus Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyampaikan bahwa sedikitnya anggaran Satgas BLBI pada tahun lalu disebabkan oleh belum adanya bayangan dari kegiatan operasional Satgas secara jelas.
Oleh karena itu, pengajuan anggaran pada tahun ini juga bertujuan untuk memastikan kegiatan operasional Satgas BLBI bersama instansi terkait lainnya didukung oleh anggaran yang cukup.
Berdasarkan pengalaman pada tahun lalu, Rionald mengatakan pihaknya juga telah berbicara langsung dengan Sri Mulyani terkait pengajuan anggaran operasional.
“Soalnya kalau untuk menyita, kita harus menyiapkan aparat dan segala macam, intinya kita mempersiapkan diri dalam berbagai hal, termasuk misal ada gugatan,” jelasnya, kata Rionald dikutip, Minggu (30/1/2022).
Untuk diketahui, ketika melakukan pekerjaan Satgas BLBI, ada banyak tindakan yang harus dilakukan, yang paling utama Satgas melakukan penyitaan, ada biaya operasional.
Baca Juga
Sita Aset
Adapun Satgas BLBI menyita barang jaminan obligor Santoso Sumali berupa tanah dan bangunan di atasnya, sebagai upaya penyelesaian hak tagih dari Bank Metropolitan Raya dan Bank Bahari.
Penyitaan dua bidang tanah seluas 848 meter persegi dan bangunan di atasnya dilaksanakan oleh Satgas BLBI melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) DKI Jakarta. Tanah tersebut terletak di Jalan Pilar, Kompleks Perumahan Delta Kedoya, Jakarta Barat.
Dua bidang tanah itu merupakan barang jaminan dari obligor Santoso Sumali. Satgas BLBI menjelaskan bahwa saat ini tim penilai sedang melakukan kalkulasi nilai aset terkait.
"Perkiraan awal nilai aset yang disita adalah sebesar kurang lebih Rp13 miliar," tertulis dalam keterangan resmi Satgas BLBI, dikutip pada Jumat (28/1/2022).
Penyitaan berlangsung sebagai upaya penyelesaian hak tagih negara dana BLBI yang berasal dari obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Metropolitan Raya dan PKPS Bank Bahari. Dari kedua pihak, total hak tagih negara mencapai Rp524,56 miliar.
"Selanjutnya atas jaminan obligor Santoso Sumali yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukannya penjualan secara terbuka [lelang] dan/atau penyelesaian lainnya," tertulis dalam keterangan resmi.
Satgas BLBI menyatakan bahwa akan terus memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya, seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur. Langkah-langkah itu akan menyasar para obligor atau debitur yang selama ini mendapatkan dana BLBI
_1690780408.jpg?w=348&h=261)
_1690780408.jpg?w=348&h=261)
