Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Edy Mulyadi Siap Jalani Hukum Adat di Kalimantan, Asalkan...

Edy Mulyadi disebut siap menjalani hukum adat terkait pernyataannya soal tempat jin buang anak.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 28 Januari 2022  |  15:26 WIB
Tangkapan layar wartawan Forum News Network (FNN) Edy Mulyadi. ANTARA - HO/YouTube
Tangkapan layar wartawan Forum News Network (FNN) Edy Mulyadi. ANTARA - HO/YouTube

Bisnis.com, JAKARTA - Kuasa Hukum Edy Mulyadi, Herman Kadir menyatakan kliennya siap menjalani hukum adat di Kalimantan terkait pernyataannya soal tempat jin buang anak. Meskipun demikian, Kadir menekankan, hukum adat itu harus jelas dulu bentuknya.

"Apa bentuk hukum adatnya, kayak apa, itu yang kami pertanyakan, kalau hukum adatnya mengada ada ya enggak mungkin," kata Kadir di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/1/2022).

Herman mengakui, ada sejumlah permintaan kepada kliennya untuk menjalani hukum adat. Salah satunya, dengan meminta maaf secara langsung kepada masyarakat di Kalimantan yang merasa disakiti dengan ucapan tempat jin buang anak.

Namun, Herman mengatakan harus ada yang bisa menjamin keamanan Edy ketika datang ke Kalimantan. Jika jaminan itu jelas, dia memastikan kliennya siap datang ke Kalimantan untuk minta maaf.

"Bukan enggak mau, berani berani saja. Tapi siapa yang berani jamin keamanannya ke Kalimantan itu. Katanya hukum adatnya harus ke Kalimantan minta maafnya, silahkan saja tapi siapa yang jamin," ujarnya.

Sebelumnya, Aliansi Borneo Bersatu tetap meminta Edy Mulyadi diproses hukum adat meski penyidikan di kepolisian masih berjalan. Edy menghadapi sejumlah laporan karena pernyataannya mengkritik rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. 

Edy dalam video yang beredar menyebut bahwa Kalimantan Timur merupakan tempat jin buang anak. Dia kemudian meminta maaf atas pernyataannya tersebut.

Namun, Aliansi Borneo Bersatu tetap meminta Edy menjalani hukum adat. "Hukum adat itu merupakan suatu keharusan. Hukum positif silakan berjalan," kata Jubir Aliansi Borneo Bersatu, Rahmad Nasution Hamka, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Menurutnya, hukum adat harus tetap dijalankan Edy Mulyadi sebagai bentuk penebusan kesalahan secara moral kepada warga Dayak dan leluhur mereka. Hukum adat, kata dia, menjadi salah satu bentuk pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kalimantan hukum adat Ujaran Kebencian

Sumber : Tempo.Co

Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top