Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kasus Perbudakan Bupati Langkat Nonaktif, DPR: Usut Tuntas!

Terbit Rencana Peranginangin diduga merampas kemerdekaan orang lain dan memperlakukan manusia secara tidak manusiawi dengan cara mengurung para pekerja sawit di kediaman pribadi Bupati Langkat.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 25 Januari 2022  |  13:48 WIB
Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin melantik 16 pejabat di lingkungan Pemkab Langkat. - Antara
Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin melantik 16 pejabat di lingkungan Pemkab Langkat. - Antara
Bisnis.com, JAKARTA--DPR mendesak Polda Sumatera Utara mengusut tuntas kasus dugaan perbudakan yang diduga dilakukan Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin.
Anggota Komisi III DPR Taufik Basari mengatakan bahwa Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin diduga merampas kemerdekaan orang lain dan memperlakukan manusia secara tidak manusiawi dengan cara mengurung para pekerja sawit di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif tersebut.
Menurutnya, pihak yang berwenang melakukan tindakan perampasan kemerdekaan seseorang hanya aparat penegak hukum dalam rangka untuk menegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Perampasan kemerdekaan dengan menaruh seseorang dalam tahanan ataupun lembaga pemasyarakatan hanya dapat dilakukan lembaga yang berwenang dan alasan yang berdasarkan hukum," tuturnya di Gedung DPR, Selasa (25/1/2022).
Taufik mendesak Polda Sumatera Utara mengusut tuntas dugaan tindak pidana tersebut sekaligus menangkap pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan perampasan kemerdekaan seseorang di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin.
"Ini harus diusut tuntas," katanya.
Sebelumnya, LSM Migran Care telah menemukan penjara pribadi di belakang kediaman Bupati Langkat Terbit Peranginangin. Terdapat 40 orang pekerja yang ditahan di dalam jeruji besi tersebut. 
Menurut temuan Migran Care, para pekerja diduga tidak mendapatkan perlakuan baik, seperti tidak mendapat makanan layak saji, tidak mendapatkan upah gaji yang sesuai, atau bahkan tidak di gaji serta perlakuan penganiayaan dan penyiksaan kepada para tahanan pekerja sawit itu. 
Migrant Care telah menyampaikan temuannya kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada hari Senin (24/1) siang.
Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perbudakan langkat
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top