Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly akan menandatangani perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura di Kepulauan Riau pada hari ini, Selasa (25/1/2022).
Penandatanganan perjanjian ekstradisi RI-Singapura ini adalah momentum bersejarah lantaran Indonesia telah mengupayakan perjanjian ekstradisi dengan Singapura sejak lama.
Dikutip dari berbagai sumber, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura telah dirintis oleh Indonesia sejak tahun 1972. Hanya saja, pembahasan soal perjanjian itu baru dimulai pada 2004.
Indonesia memiliki kepentingan untuk menangkap para koruptor yang kabur ke Singapura dan pengembalian aset negara.
Pembahasan rancangan perjanjian ekstradisi pun cukup alot baik di dalam negeri maupun pertemuan bilateral. Alhasil, kedua negara baru menandatanganinya pada 27 April 2007 di Bali.
Selain perjanjian ekstradiksi, kedua negara juga menandatangani Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang dinamakan Defence Cooperation Agreement (DCA). Hanya saja, meski ditandatangani perjanian tersebut masih perlu menunggu ratifikasi DPR di Indonesia.
Salah satu yang menjadi perdebatan adalah perjanjian ekstradisi itu harus disepakati dengan pakta lainnya. Pakta yang dimaksud perjanjian kerja sama pertahanan.
Singapura, dalam perjanjian kerja sama pertahanan itu, meminta wilayah perairan dan udara di sekitar Sumatra dan Kepulauan Riau supaya bisa digunakan untuk latihan militer.
Lantaran perdebatan tersebut, proses ratifikasi perjanjian ekstradisi dan DCA antara RI-Singapura tak kunjung disetujui DPR.
Akhirnya, Penandatanganan Perjanjian Ekstradisi dilakukan dalam Leaders’ Retreat, yakni pertemuan tahunan yang dimulai sejak 2016 antara Presiden Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Singapura guna membahas kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara.
Leaders’ Retreat ini sedianya diselenggarakan pada tahun 2020, tapi dikarenakan pandemi Covid-19, kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan pada 25 Januari 2022 di Bintan, Kepulauan Riau.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan PM Singapura Lee Hsien Long akan menyaksikan penandatanganan 15 dokumen kerja sama strategis di bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi dan sosial budaya.
Dokumen itu antara lain berisi tentang Persetujuan tentang Penyesuaian FIR, Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura, Pernyataan Bersama Menteri Pertahanan Indonesia dan Singapura tentang Kesepakatan untuk memberlakukan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan 2007 (Joint Statement MINDEF DCA).
Selain ketiga dokumen perjanjian itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI dan Senior Minister/Coordinating Minister for National Security Singapura juga melakukan pertukaran surat (exchange of letter) yang akan menjadi kerangka pelaksanaan ketiga dokumen kerja sama strategis Indonesia – Singapura secara simultan.
