Bisnis.com, JAKARTA - Pejabat Gubernur DKI Jakarta yang akan ditunjuk setelah masa jabatan Anies Baswedan pada 16 Oktober 2022 berakhir diharapkan tidak menjadi hamba kekuatan politik tertentu.
Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, kenetralan diperlukan karena dikhawatirkan pejabat Gubernur Jakarta yang ditunjuk langsung oleh pemerintah menjadi loyalis kekuatan politik tertentu.
"Itu penting. Sebab, khawatir karena ditunjuk langsung oleh pemerintah, mereka menjadi salah satu loyalis kekuatan politik tertentu, yang mestinya itu dihindari," kata Adit kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/1/2022).
Kendati posisi gubernur tidak bisa sepenuhnya lepas dari kepentingan politik, dia menilai tetap diperlukan partisipasi publik untuk menjaga kepala daerah tetap berada di koridor yang dipenuhi dengan tugas-tugas melayani rakyat.
Selain itu, antisipasi bisa dilakukan dengan memastikan visi misi yang jelas oleh calon yang bakal ditunjuk menggantikan Anies Baswedan.
Dengan demikian, posisi pejabat gubernur DKI Jakarta tidak dilakukan lewat mekanisme beli kucing dalam karung.
"Sekali pun mereka orang kepercayaan pemerintah, tapi publik setidaknya tahu," ujarnya.
Kedua, harus ada pakta integritas pejabat gubernur, untuk mencegah perilaku 'cawe-cawe' dengan kepentingan politik, serta tidak mendukung kekuatan partai atau kelompok tertentu.
"Siapa yang bisa mengendalikan 270 pejabat kepala daerah, mereka adalah orang yang bisa memenangkan kemenangan politik pada 2024. Itu yang dikhawatirkan orang," jelasnya.
