Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal akan adanya tunjangan bagi pegawai negeri sipil atau PNS yang berpindah tugas ke kawasan Ibu Kota negara atau IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021—2022 pada Selasa (18/1/2022). Dalam rapat tersebut terdapat dua pembahasan, salah satunya mengenai pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU tentang IKN, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang (UU).
Dia menyatakan, bahwa terdapat alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota baru. Anggaran itu muncul secara bertahap dari tahun ke tahun sesuai tahapan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Dalam jangka pendek atau 2022—2024, penggunaan APBN akan fokus kepada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan raya, air, listrik, dan telekomunikasi, serta belanja pembangunan yang salah satunya terkait komplek pemerintahan. Dia menyatakan bahwa dalam jangka pendek belum terdapat belanja terkait personel atau anggaran untuk PNS dan pegawai lainnya.
"Dalam jangka pendek belum sampai kepada personel, tetapi kepada belanja barang. Kalau sudah masuk tahap pemindahan [ke ibukota baru], APBN harus masukkan berbagai tunjangan sebagai konsekuensi pemindahan itu," ujar Sri Mulyani pada Selasa (18/1/2022).
Dia menyebut, bahwa di IKN akan terdapat cara baru dalam bekerja karena desain perkantoran yang berbeda, sehingga akan muncul dinamika baru. Meurutnya, hal tersebut akan berimplikasi terhadap kebutuhan pekerja, khususnya aparatur sipil negara (ASN) yang akan bekerja dan menempati kawasan pemerintahan.
Baca Juga
"Implikasi belanja pegawai dan belanja barang dapat dilihat berdasarkan tahapan pemulihan tersebut dalam jangka panjang," ujar Sri Mulyani.
Pemindahan Ibu Kota di tengah pandemi Covid-19 menjadi sorotan, mulai dari aspek urgensinya, kebermanfaatannya, hingga beban finansialnya.
Sebelumnya, pada Senin (17/1/2022) dalam situs resmi ikn.go.id sempat tertulis bahwa 53,5 persen biaya pembangunan ibu kota baru berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sisanya gabungan dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), BUMN, serta swasta.
Sehari setelahnya, pada Selasa (18/1/2022), terdapat perubahan informasi dalam situs itu. Di menu Sekilas IKN dan sub-menu sumber pembiayaan, tertulis bahwa skema pembiayaan utama berasal dari KPBU yang senilai Rp252,5 triliun (54,2 persen), lalu investasi swasta dan BUMN atau BUMD Rp123,2 triliun (26,4 persen), dan sisanya sekitar Rp88 triliun atau 19,4 persen berasal dari APBN.
