Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2015-2021.
Kasus tersebut, telah naik ke tahap penyidikan setelah memeriksa 11 saksi pada proses penyelidikan.
"MAKI mendukung penuh upaya Kejaskaan Agung dalam usahanya membongkar dugaan korupsi pengadaan satelit di Kemeneterian Pertahanan (Kemenhan). Tentunya kalau ini melibatkan oknum TNI, maka dibentuk tim koneksitas," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya, Minggu (16/1/2022).
Boyamin yakin penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung tak akan mengalami kendala dalam pengusutan dugaam korupsi pengadaan satelit di Kemhan. Hal ini lantaran di Kejagung sudah ada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil).
"Mestinya Kejaksaan Agung tidak akan mendapatkan kendala karena sudah ada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer," ucap Boyamin.
Untuk itu, Boyamin berharap Kejagung tidak ragu menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
Baca Juga
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) memaparkan kronologi kasus pengadaan setelit slot orbit 123 milik Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang diduga membuat rugi negara senilai Rp515,2 miliar.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Febrie Ardiansyah Jumat (14/1/2022), mengatakan dugaan korupsi bermula pada saat Kemenhan melaksanakan proyek pengadaan satelit slot orbit 123 bujur timur untuk periode tahun 2015-2021.
Kontrak dilakukan dengan pihak Airbus dan perusahaan Navajo. Yang menjadi masalah adalah jaksa menemukan ada beberapa perbuatan melawan hukum. Salah satunya adalah proyek tersebut tidak direncanakan dengan baik.
Bahkan, tambah Febrie, saat kontrak dilakukan anggarannya belum tersedia di Kemenhan untuk 2015. Selain itu saat menyewa satelit Avanti Communications ltd, seharusnya negara tidak perlu melakukan sewa.
Alasannya adalah masih ada waktu 3 tahun untuk dapat digunakan saat satelit yang lama tidak berfungsi. Jadi berdasarkan ketentuan masih ada tenggang waktu.
Akan tetapi tetap juga dilakukan penyewaan sehinggga Kejagung melihat ada perbuatan melawan hukum. Satelit yang disewa pun tidak dapat berfungsi dan spesifikasinya tak sama dengan yang lama.
