Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menilai wajar pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ihwal pengunduran jadwal Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga tahun 2027.
Arsjad beralasan pernyataan Bahlil itu dijamin oleh demokrasi. Malahan Arsjad berpendapat, pemikiran alternatif mesti didorong untuk berkembang di tengah masyarakat.
Alasannya, setiap opsi mesti dipertimbangkan dalam sistem demokrasi. Kendati demikian, dia menegaskan wacana alternatif itu mesti berpatok pada undang-undang yang berlaku.
“Jadi yang namanya pendapat, setiap orang boleh berpendapat dan saya rasa itu harus dibuka pemikiran-pemikiran itu,” kata Arsjad seusai mengadakan pertemuan tertutup dengan pimpinan serikat pekerja di Ruang Krisna Rumah Makan Batik Kuring, SCBD, Jakarta, Kamis (13/1/2022).
Menurut dia, keputusan akhir ihwal wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu mesti diserahkan kepada keinginan publik. Dia mengibaratkan keinginan publik itu seperti energi yang terkonsentrasi pada satu titik. Artinya, keinginan seluruh elemen masyarakat mesti menjadi patokan dari keabsahan wacana yang sudah bergulir lama itu.
“Kalau energi itu ingin ke kanan, pasti larinya ke kanan. Kalau seluruh energi masyarakat berbangsa ke kiri pasti ke kiri. Energi bangsa itu bukan hanya pengusaha, energi bangsa itu adalah pekerja, buruh, semua itu,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan kalangan dunia usaha berharap jadwal Pemilu 2024 diundur atau masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang hingga 2027.
Hal ini disampaikan saat mengomentari temuan survei nasional yang bertajuk 'Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024' yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia.
Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan para pelaku usaha, Bahlil mengungkapkan alasan pengusaha ingin Pilpres 2024 diundur ialah untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang dalam masa pemulihan.
“Kalau kita mengecek dunia usaha rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam agenda temuan survei Indikator Politik, dikutip Senin (10/1/2022).
Untuk diketahui, survei Indikator Politik Indonesia mencatat 31 persen masyarakat setuju jika masa jabatan Presiden Jokowi ditambah hingga 2027. Namun, sebanyak 32,9 persen responden kurang setuju dan 25,1 persen tidak setuju sama sekali dengan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027.
