Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko angkat bicara terkait pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait dengan keinginan para pengusaha agar pemilihan umum (pemilu) 2024 diundur.
Moeldoko menegaskan bahwa pernyataan itu bukan merupakan sikap pemerintah. Dia juga mengungkapkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait usulan perpanjangan masa pemerintahannya.
"Tidak [bukan sikap Presiden], lagipula hingga saat ini sikap Pak Presiden [Jokowi] sudah jelas [tidak ada perpanjangan masa pemerintahan]," kata Moeldoko kepada Wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (11/1/2022).
Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan bahwa sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan jabatannya saat ini masih sama, yaitu tidak ingin melanjutkan untuk periode ketiga dan tidak ada perpanjangan masa jabatan.
Kendati demikian, Moeldoko melanjutkan bahwa terkait dengan pernyataan Menteri Bahlil tentunya memiliki alasan dan landasan kuat yang menjadi latar belakangnya.
"Tanya kepada pak Bahlil kenapa berbicara begitu, tetapi sekali lagi pasti ada alasan-alasan yang memperkuat sehingga dia mengucapkan hal demikian," ujarnya.
Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa para pelaku usaha di Tanah Air menginginkan agar Pemilu 2024 diundur. Alasannya, dunia usaha baru mulai bangkit lagi setelah terpuruk akibat pandemi.
Menurut Bahlil, pengusaha khawatir upaya pemulihan ekonomi itu bakal terganggu dengan adanya pemilu yang berimbas kepada stabilitas politik.
“Kalau kita mengecek dunia usaha rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam agenda temuan survei Indikator Politik.
