Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Demokrat Sebut Wacana Jabatan Presiden Jokowi 3 Periode Peringatan Keras untuk Publik

Demokrat menilai hasil survei Indikator yang menunjukkan 38,6 persen dari 2.020 responden setuju perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi tiga periode menjadi peringatan keras.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 11 Januari 2022  |  05:53 WIB
Presiden Jokowi berbincang dengan Seskab Pramono Anung di sela acara Peringatan HUT Ke-49 PDI Perjuangan, Senin (10/01/2022), di Istana Negara, Jakarta - Humas Setkab/Agung
Presiden Jokowi berbincang dengan Seskab Pramono Anung di sela acara Peringatan HUT Ke-49 PDI Perjuangan, Senin (10/01/2022), di Istana Negara, Jakarta - Humas Setkab/Agung

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil survei terbaru Indikator yang menunjukkan 38,6 persen dari 2.020 responden setuju perpanjangan masa jabatan presiden sampai tiga periode harus menjadi peringatan keras (wake up call) bagi publik karena itu dapat mengancam demokrasi dan konstitusi, kata DPP Partai Demokrat.

“Ini lampu kuning. Wacana perpanjangan masa jabatan tiga periode itu tidak sesuai dengan konstitusi Pasal 7 UUD 1945. Pasal itu tegas mengatur masa jabatan hanya dua periode,” kata Deputi Riset dan Survei Balitbang DPP Partai Demokrat Mohammad Jibriel dikutip dari siaran resmi partai yang diterima di Jakarta, Senin (10/1/2022).

Tidak hanya itu, prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia mengatur perlunya ada pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode, sambung Jibriel.

Oleh karena itu, temuan hasil survei Indikator perlu diwaspadai agar tidak berkembang sampai mempengaruhi pelaksanaan pemilihan umum berikutnya.

“Tahun 2024 adalah momentum pergantian kepemimpinan yang harus disambut dengan semangat perubahan dan regenerasi kepemimpinan,” kata Deputi Riset dan Survei Balitbang Demokrat.

Dalam siaran berbeda, Koordinator Juru Bicara Demokrat Herzaky Mahendra Putra berharap Presiden Joko Widodo harus mulai waspada terhadap wacana perpanjangan masa jabatan, yang mungkin diusung oleh orang-orang di lingkaran dekatnya.

“Presiden Joko Widodo harus mulai mencermati motivasi orang sekitarnya yang terus menggaungkan usulan perpanjangan masa jabatan (presiden) atau (sampai) tiga periode,” kata Herzaky di Jakarta, Senin (10/1/2022).

Dia pun meyakini Presiden perlu kembali tegas dan menegur para pembantunya, jika mereka mulai menggulirkan wacana itu ke publik.

“Tentunya, Presiden Joko Widodo ingin dikenang sebagai presiden yang berkontribusi positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia,” sebut Herzaky.

Dia mendorong seluruh pihak untuk tidak membuat kegaduhan memunculkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan kembali fokus bergotong-royong menanggulangi dampak pandemi Covid-19.

“Demokrat tentunya berharap kita semua, termasuk para pejabat publik, bisa fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar Presiden Joko Widodo terbantu dalam mengatasi pandemi dan kesulitan ekonomi di negeri ini,” ujar dia.

 

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi partai demokrat presiden

Sumber : Antara

Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top