Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan pemerintah bakal mendorong dialog antara para pemangku kepentingan untuk membenahi tata kelola royalti musik yang dikeluhkan pelaku seni.
Meski begitu, Hasan menekankan bahwa Istana belum membahas pembentukan lembaga pengawas baru, melainkan mengoptimalkan mekanisme yang sudah ada.
“Kan sudah ada lembaga yang berdasarkan undang-undang dibentuk untuk memfasilitasi penghargaan terhadap para seniman,” ujarnya saat konferensi pers di Ruang Visualisasi lantai 15, Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Hasan menyebut penyelesaian akan ditempuh melalui komunikasi intensif agar semua pihak memperoleh kepastian dan manfaat yang adil.
“Yang perlu kita lihat ke depan adalah dialog dan proses komunikasi supaya saling menguntungkan. Ada win-win solution baik untuk seniman, pengelola hotel, restoran, tempat hiburan, maupun masyarakat,” katanya.
Menurut Hasan, pembahasan lanjutan akan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
Baca Juga
“Nanti tentu ada dari Kementerian Ekraf, Kementerian Hukum, dan stakeholder terkait untuk mencari jalan keluar terbaik,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan, apresiasi terhadap karya seniman harus menjadi perhatian utama sembari membiasakan ekosistem pada praktik pembayaran royalti yang tertib.
“Kita belum terbiasa dengan ini. Step by step nanti akan dicari jalan keluarnya,” pungkas Hasan.
