Bisnis.com, SOLO - Wacana pemberian vaksin booster diperkirakan akan segera dimulai oleh pemerintah.
Vaksin booster tersebut pun mulanya akan diberikan dengan tarif tertentu kepada kriteria masyarakat yang membutuhkan.
Pemberian vaksin tersebut pun direncanakan dimulai pada 12 Januari 2022 mendatang.
Namun Ketua DPR Puan Maharani mendorong agar pemerintah memberikan vaksin booster secara gratis kepada masyarakat.
"Prinsip yang utama, vaksin booster harus gratis karena vaksin adalah kebutuhan dasar rakyat yang merupakan tanggung jawab negara,” ujar Puan, Selasa, 4 Januari 2022.
Mekanisme pemberian vaksin booster Covid-19 berbasis PBI dan non-PBI.
Baca Juga
Vaksin booster gratis rencananya akan diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Dananya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya, individu yang ingin mendapatkan vaksin booster harus membayar. Pemerintah belum menetapkan tarif vaksin booster untuk kelompok berbayar.
Puan mengusulkan program vaksin booster berbayar bagi kalangan menengah ke atas bisa menjadi opsi apabila perekonomian belum bisa menutupi program vaksinasi.
DPR berharap pemerintah memperhatikan betul data peserta PBI BPJS Kesehatan, mengingat kelompok masyarakat ini paling sulit mendapatkan akses kesehatan.
“Pastikan seluruh rakyat kurang mampu masuk dalam daftar PBI BPJS Kesehatan, baik itu lansia atau golongan umum. Sehingga masyarakat dari kelompok tersebut betul-betul mendapat pelayanan kesehatan, tanpa perlu mengkhawatirkan biaya,” ujar Puan.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada awal Desember 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah mempersiapkan anggaran pembelian 21,5 juta dosis vaksin Covid-19 untuk kelompok lansia dan 78,7 dosis untuk penerima bantuan iuran (non-lansia). Dia memperkirakan besaran biaya vaksinasi booster sekitar Rp 300 ribu.
Untuk jenis vaksin booster yang akan digunakan, pemerintah masih menunggu hasil kajian dan rekomendasi dari ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization).
Menkes Budi menyebut pemerintah tertarik dengan kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika Serikat yang merekomendasikan vaksinasi booster dengan merek Moderna sebanyak setengah dosis.
Dengan asumsi vaksin Moderna dan vaksin Pfizer dapat digunakan sebanyak setengah dosis, Budi menyebut stok vaksin booster yang telah ada sudah mencukupi.
"Kalau tidak ada beda dari sisi efektivitasnya, kita bisa gunakan half-dose, maka kemungkinan besar seluruh kebutuhan vaksin booster bisa dipenuhi dari yang gratis," ujar Menkes Budi Gunadi.
