Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Soal Karantina, Susi Pudjiastuti: Minta Pencerahan Dianggap Mengadu Domba dan Malah Dibully

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bingung dengan respos pejabat, karena hanya bertanya aturan karantina malah dianggap mengadu domba.
Setyo Puji Santoso
Setyo Puji Santoso - Bisnis.com 01 Januari 2022  |  15:03 WIB
Soal Karantina, Susi Pudjiastuti: Minta Pencerahan Dianggap Mengadu Domba dan Malah Dibully
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019). - Antara
Bagikan

Bisnis,com, JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bingung dengan sikap pejabat yang merespons pertanyaannya soal aturan karantina.

Pasalnya, pertanyaan yang dituliskan Susi melalui akun Twitternya beberapa waktu lalu terkait perbedaan aturan karantina bagi pejabat dan orang biasa itu bukannya dijawab secara bijaksana tapi malah dianggap mengadu domba antara pejabat dengan rakyat.

Ironisnya lagi, ia justru diserang oleh akun anonim di media sosial karena dianggap menyudutkan pemerintah.

Atas adanya respons tersebut ia menuliskan kekecewaannya melalui akun resmi twitternya.

"IGNORANCE ...meminta pencerahan dg santun; dijawab resmi sebagai tidak patut mantan pejabat mangadu adu antara pejabat dan rakyat. Yg tidak resmi bully," tulisnya, Sabtu (1/1/2022).

Meski tidak menyebut nama secara spesifik pejabat yang dimaksud, diduga kekecewaan Susi tersebut mengarah kepada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Pasalnya, beberapa waktu yang lalu Luhut sempat mengatakan bahwa kebijakan diskresi karantina bagi pejabat eselon 1 ke atas yang baru kembali dari luar negeri sudah mengacu pada data dan pandangan para ahli. Oleh karena itu, hal tersebut dinilai tak perlu diperdebatkan.

“Diskresi itu diberikan universal, bukan hanya di Indonesia karena mekanisme bernegara harus jalan tapi dengan pengawasan yang ketat,” kata Luhut.

“Jadi jangan dibentrok-bentrok antara pejabat, orang berada, dan masyarakat biasa. Saya kira itu tidak arif kalau ada mantan pejabat bicara seperti itu,” lanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

karantina
Editor : Setyo Puji Santoso
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top