Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Perluas Penyaluran Pembiayaan UMi, Pusat Investasi Pemerintah dan Badan Pelaksana Otorita Borobudur Saling Bersinergi

Penandatanganan kerja sama ini diselenggarakan di Kantor BLU-PIP, Jakarta Pusat pada Selasa, (28/12).
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com 30 Desember 2021  |  11:27 WIB
Foto: dok. Pusat Investasi Pemerintah
Foto: dok. Pusat Investasi Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTASebagai tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) yang telah dilakukan pada November 2021 lalu, kini dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan PIP, Muhammad Yusuf dengan Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan BPOB, Bisma Jatmika bertempat di Kantor BLU-PIP, Jakarta Pusat pada Selasa, (28/12).

Penandatanganan kerja sama ini turut disaksikan oleh Direktur Utama PIP, Ririn Kadariyah dan Direktur Utama BPOB, Indah Juanita.   

Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha ultra mikro melalui pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur. Berbagai pelatihan dan pendampingan juga akan diberikan kepada para pelaku usaha ultra mikro, seperti pelatihan pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas usaha, peningkatan kualitas SDM pelaku usaha ekonomi kreatif, dan bentuk pelatihan lainnya yang sesuai kebutuhan pelaku usaha ultra mikro.    

Foto: dok. Pusat Investasi Pemerintah

Melalui kerja sama ini juga, PIP dan BPOB menyediakan sarana dan prasarana produk pelaku usaha mikro yang berlokasi di area kerja BPOB, yaitu Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang; Desa Benowo, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo; Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang; dan Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Salah satunya dengan mengkoordinasi dan memfasilitasi untuk sarana promosi dan pemasaran.      

Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi antar Badan Layanan Umum (BLU), yaitu PIP sebagai BLU di bawah Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan yang bertugas sebagai koordinator dana program pembiayaan UMi bagi para pelaku usaha ultra mikro yang belum dapat dijangkau oleh perbankan.

Sedangkan BPOB merupakan BLU di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjalankan fungsi pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur. Sinergi menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan pelayanan, akuntablitas dan transaparansi pada BLU. 

Foto: dok. Pusat Investasi Pemerintah

“Seperti yang kita ketahui, kekayaan alam Indonesia luar biasa indah dan kaya sekali. Sehingga jika kita bisa mengeksplor dan mengolah dengan baik termasuk industri pariwisata, ini satu potensi luar biasa untuk bisa menggerakan perekonomian kita. Oleh karena itu PIP dan BPOB perlu bersinergi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, khususnya bagi para pelaku usaha ultra mikro di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” papar Ririn dalam sambutannya. 

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang menjelaskan bahwa sinergi BLU mampu pulihkan ekonomi.

“Kebijakan Pemerintah dalam program PEN tidak terlepas dari peran serta 252 BLU yang dengan fleksibilitasnya dapat lebih agile dan responsif menghadapi dinamika pandemi terutama dalam mendukung UMKM untuk tetap survive”, jelas Menkeu dalam sambutan pada kegiatan BLU Expo 2021, Selasa, (16/11). 

Pada kesempatan yang sama, Indah Juanita selaku Direktur Utama BPOB menambahkan bahwa melalui kerja sama ini dapat saling melengkapi satu sama lain. Baik dari segi pendanaan maupun perluasan manfaat dan pemberdayaan para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) di wilayah kerja BPOB.   

Foto: dok. Pusat Investasi Pemerintah

Sejak digulirkan tahun 2017 s.d. 24 Desember 2021, secara kumulatif pembiayaan UMi yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan besaran plafon maksimal Rp20 juta per debitur ini telah melayani 5,38 juta pelaku usaha ultra mikro dengan nilai penyaluran lebih dari Rp18 triliun dan menjangkau 503 kab/kota dari 514 kab/kota di seluruh Indonesia.       

BPOB sendiri ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai KMK Nomor 259/KMK.05/2021 sejak tanggal 28 Juni 2021.

Penetapan PPK BLU ini memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Badan Pelaksana Otorita agar dapat memberikan layanan kepada wisatawan dan investor secara optimal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dan bisnis yang sehat.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

investasi pusat investasi pemerintah
Editor : Media Digital

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top