Bisnis.com, SOLO - Polemik yang terjadi antara pimpinan MPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi perhatian publik.
Terkait dengan persoalan tersebut, Ketua DPP PSI Tsamara Amany angkat bicara.
Tsamara menyesalkan sikap dari para pimpinan wakil rakyat tersebut. Pasalnya, disaat ada menteri yang sedang fokus melakukan penanganan Covid-19 bukannya didukung justru malah melakukan protes karena anggarannya dipotong.
"Ada Menteri Keuangan fokus tujukan anggaran untuk penanganan Covid-19. Lalu wakil rakyat di MPR bukannya mendukung tapi justru lebih ingin dihormati dari rakyat yang diwakilinya. Apa nggak malu?" tulis Tsamara di akun Twitternya, Kamis (2/12/2021).
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melontarkan kritikan pedas kepada Menkeu Sri Mulyani.
Baca Juga
Alasannya, karena Sri Mulyani tidak mengindahkan undangan rapat terkait pemotongan anggaran MPR itu.
“Sudah beberapa kali Badan Anggaran MPR mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan Covid-19. Tetapi setiap diundang tidak hadir,” kata Bambang Soesatyo dikutip dari Tempo.
Penjelasan Sri Mulyani
Terkait dengan polemik itu, Menkeu Sri Mulyani akhirnya angkat bicara.
Menurutnya, ketidakhadirannya selama dua kali saat diundang rapat dengan MPR tersebut bukan tanpa sebab.
Pasalnya, pada saat itu dirinya harus menghadiri undangan rapat internal dengan presiden dan DPR.
"Undangan dua kali 27/Juli /2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28/September /2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda," tulis Sri Mulyani di akun Instagram pribadinya, Rabu (1/12/2021).
Mengenai pemotongan anggaran MPR, dijelaskannya, pada tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta.
Akibatnya, seluruh anggaran kementerian dan lembaga (KL) harus dilakukan refocusing sebanyak 4 kali.
"Jadi ini tujuannya adalah untuk membantu penanganan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah," jelasnya.
Selain itu, anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.
"Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," ungkapnya.
