Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pandu Riono: Tak Perlu Peningkatan PPKM di Bali Selama Nataru, Ini Respons Prof. Zubairi

Epidemiolog UI Pandu Riono menilai tidak perlu ada peningkatan PPKM di Bali selama Nataru. Namun, hal tersebut ditentang oleh Prof. dr. Zubairi Djoerban. Ini Alasannya.
Aliftya Amarilisya
Aliftya Amarilisya - Bisnis.com 24 November 2021  |  13:24 WIB
Zubairi Djoerban - Antara
Zubairi Djoerban - Antara

Bisnis.com, SOLO - Guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19, pemerintah menerbitkan peraturan teknis terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 3 saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada Saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Menanggapi hal itu, Epidemiolog UI Pandu Riono pun mengatakan bahwa peningkatan PPKM sebetulnya tidak diperlukan, tak terkecuali di Bali. Dirinya bahkan mengatakan bahwa pemerintah perlu pertimbangan bebas karantina bagi pelancong mancanegara dengan tetap memberikan sejumlah syarat.

"Tidak perlu ada peningkatan PPKM di Bali selama Nataru. Bahkan perlu pertimbangan bebas karantina bagi pelancong mancanegara, bila diterapkan persyaratan vaksinasi lengkap dan tes PCR saat ketibaan di Bandara Ngurah Rai," cuit Pandu Riono melalui akun Twitternya @drpriono1, Rabu (24/11/2021).

Lebih jauh, Priono menuturkan, adapun alasan yang melandasi argumen tersebut ialah tidak adanya varian Covid-19 baru yang lebih berbahaya dari varian delta untuk saat ini.

"[Mengingat] saat ini [juga] belum ada varian baru yg lebih 'ganas' dari delta," tulisnya.

Lain dengan Priono, Prof. dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD-KHOM pun menilai bahwa pengetatan mobilisasi masyarakat perlu dilakukan.

Melalui akun Twitter-nya, ia menulis, "Saya tidak setuju jika peningkatan PPKM tidak diperlukan."

Menurutnya, alasan apapun termasuk herd immunity tidak bisa menjadi alasan pelonggaran PPKM.

Profesor Zubairi lantas menyebutkan sejumlah negara yang telah mencapai herd immunity secara teoritis. Pada kenyataannya, ia menyebut, negara-negara tersebut kini memiliki kasus baru yang masih tinggi.

"Apalagi atas alasan herd immunity yang sudah terbentuk. Lihat Singapura, Amerika, dan Inggris. Mereka sudah capai herd immunity? Secara teoritis sudah. Tapi nyatanya jumlah kasus baru mereka itu masih tinggi banget," tulisnya.

Pernyataan sikap tersebut pun didukung oleh sejumlah netizen. Mereka sepakat bahwa pengetatan PPKM masih harus menjadi salah satu upaya untuk menekan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Saya setuju dengan @ProfesorZubairi, karena dengan PPKM akan ada pembatasan mobilitas, sehingga bisa menurunkan jumlah orang yg keluar dan kerumunan.. Karena namanya manusia jika tidak dilarang maka akan terus," tulis Happy Hamami.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Natal dan Tahun Baru PPKM Level 3
Editor : Aliftya Amarilisya

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top