Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Miris! KPAI Temukan Anak SD Dipaksa Tinggal Kelas karena Beragama Minoritas

SD Negeri 051 Tarakan, Kalimantan Utara tidak menaikan kelas, 3 siswanya selama 3 tahun berturut-turut karena menganut agama Saksi Yehuwa
Wahyu Arifin
Wahyu Arifin - Bisnis.com 21 November 2021  |  22:31 WIB
Sejumlah siswa mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada hari pertama kembali masuk sekolah di SDN 3 Lhokseumawe, Aceh, Kamis (5/8/2021). Pemkot Lhokseumawe kembali melaksanakan PTM terbatas untuk seluruh jenjang pendidikan tahun ajaran baru 2021/2022 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat setelah kriteria di daerah tersebut turun dari level 3 ke level 2 pandemi Covid-19. ANTARA FOTO - Rahmad
Sejumlah siswa mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada hari pertama kembali masuk sekolah di SDN 3 Lhokseumawe, Aceh, Kamis (5/8/2021). Pemkot Lhokseumawe kembali melaksanakan PTM terbatas untuk seluruh jenjang pendidikan tahun ajaran baru 2021/2022 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat setelah kriteria di daerah tersebut turun dari level 3 ke level 2 pandemi Covid-19. ANTARA FOTO - Rahmad

Bisnis.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti menemukan ada sekolah dasar negeri yang tidak menaikkan anak didiknya karena menganut agama Saksi Yehuwa. Parahnya lagi, bukan hanya satu anak didik saja yang tinggal kelas, melainkan 3 anak karena mereka kakak beradik.

"Ada 3 kakak beradik penganut Saksi Yehuwa yang tidak naik kelas selama tiga tahun berturut-turut karena permasalahan nilai agama di rapor. Ketiganya bersekolah di SDN 051 Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Mereka melapor ke KPAI," ujar Retno dalam keterangan resminya, Minggu (21/11/2021). 

Hal ini sangat disayangkan Retno, karena merupakan tindakan diskriminatif, melanggar HAM dan bertentangan dengan imbauan Mendikbud-Ristek yang ingin menghapus tiga dosa besar pendidikan, yakni perundungan dan kekerasan, kekerasan seksual dan intoleransi.

Ketiga adik kakak tersebut bernama M (14 tahun) kelas 5 SD; Y(13  tahun) kelas 4 SD; dan YT (11 tahun) kelas 2 SD. Mereka tidak naik kelas  pada tahun ajaran 2018/2019; lalu tahun ajaran 2019/2020; dan tahun ajaran 2020/2021. 

Berdasarkan laporan yang diterima KPAI, alasan tidak naik kelas ketiga anak tersebut berbeda-beda setiap tahunnya. Mulai dari sekolah menolak memberikan pelajaran agama pada ketiga anak tersebut sampai anak diminta menyanyikan lagu rohani yang tidak sesuai dengan keyakinannya.

Retno mengatakan, keputusan sekolah tidak menaikan kelas anaknya membuat orang tuanya menempuh jalur hukum. Pasalnya, jalur mediasi yang dilakukan selalu menemui jalan buntu. Anehnya, kata Retno, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) selalu memenangkan orang tua anak tapi tetap saja sekolah tidak menaikan anak-anak tersebut.

Putusan PTUN Samarinda membatalkan keputusan sekolah, karena terbukti melanggar hak-hak anak atas pendidikan dan kebebasan melaksanakan keyakinannya. Mengeluarkan anak-anak dari sekolah, menghukum mereka, menganggap pelaksanaan keyakinannya sebagai pelanggaran hukum adalah tidak sejalan dengan perlindungan konstitusi atas keyakinan agama dan ibadah sekaligus bentuk intoleransi.

“Ketiga anak sudah menyatakan dalam zoom meeting dengan KPAI dan Itjen KemendikbudRistek, bahwa  mereka tidak mau melanjutkan sekolah jika mereka tidak naik kelas lagi untuk keempat kalinya,” ungkap Retno yang juga menjadi penanggung jawab Tim Pemantauan Kasus Intoleransi di Tarakan atas penugasan Itjen KemendikbudRistek.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sekolah intoleransi kpai
Editor : Puput Ady Sukarno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top