Bisnis.com, JAKARTA - Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono meminta pemerintah memberlakukan kebijakan khusus dalam menuntaskan pandemi Covid-19. Salah satunya membatasi hak layanan publik bagi masyarakat yang tidak mau divaksinasi.
“Pemerintah harus tegas dan konsisten membatasi penduduk yang belum divaksinasi yang menggunakan transportasi publik, masuk ke ruang publik dll, dengan aplikasi Peduli-Lindungi. Banyak yang melaporkan lemahnya pengawasan penggunaan Aplikasi tsb,” ujar Pandu dikutip dari akun Twitter @drpriono1, Senin (15/11/2021).
Menurut Pandu selain membatasi akses layanan publik, masyarakat yang enggan divaksinasi juga harus bayar sendiri biaya perawatan rumah sakit bila dirawat karena Covid-19. “Vaksinasi untuk kepentingan bersama,” imbuhnya.
Selain itu, Pandu juga mengamati bahwa koordinasi pemerintah dalam penanggulangan wabah Covid-19 masih lemah.
“Pak @Jokowi perlu faham bahwa koordinasi masih lemah, peran @KemenkesRI dlm penguatan penanganan masih parsial agar fokus pd upaya pencegahan & perlindungan, jangan ada konflik kepentingan, tes & obat,” ujarnya.
Ke depan, lanjut Pandu, kebijakan tes Covid-19 perlu lebih mudah diakses, murah, bahkan bisa dilakukan sendiri.
“Kepentingan tes menjadi tanggung-jawab perorangan, lembaga, bukan lagi negara. Tidak tergantung layanan tes komersial. Pasti bisa,” kata Pandu.
