Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan bahwa kehadiran jurnalis, termasuk jurnalis televisi yang independen merupakan pilar penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Menurutnya, selain persaingan usaha, independensi jurnalis menjadi tantangan tersendiri di era teknologi digital yang terus berkembang. Penyebabnya, saat ini independensi jurnalisme sudah mencapai point of no return.
“Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat yang selalu dikedepankan dalam kegiatan jurnalisme menjadi elemen penting dalam era demokrasi saat ini dengan tetap menjaga kualitas pers yang baik,” ujarnya lewat keterangan resmi, Sabtu (30/10/2021).
Johnny menegaskan, pemerintah terus memberikan dukungan atas independensi jurnalisme, meskipun saat ini independensi tersebut dipengaruhi oleh teknologi yang mengatur interaksi khalayak dan sumber berita.
“Kami terus mendukung independensi jurnalisme, dan pelaksanaan hak-hak dasar individual. Kami juga memahami bahwa independensi jurnalisme kini turut dipengaruhi oleh faktor teknologi yang mengatur interaksi antara audiens dan sumber berita,” ujarnya.
Johnny menyoroti pemanfaatan distribusi konten jurnalisme televisi turut menggunakan kanal-kanal streaming daring dan media sosial yang bergantung pada algoritma platform tersebut.
Baca Juga
“Jika sebelumnya konten televisi sangat bergantung pada rating, kehadiran algoritma yang mengkurasi konten pada platform sesuai preferensi pengguna, berpotensi memengaruhi kualitas konten jurnalisme yang perlu menyesuaikan preferensi pengguna yang mengakses platform tersebut untuk mendapatkan kompensasi atas konten yang diakses oleh pengguna,” tuturnya.
Mengutip laporan Algoritmwatch 2020, dia menjelaskan, algoritma pada platform internet mengatur pemilihan, penyusunan, hingga penampilan informasi di internet. Bahkan, algoritma ditemukan dapat melakukan kustomisasi konten sesuai dengan preferensi pengguna.
Hal tersebut dilakukan untuk mendukung model bisnis para pengelola platform yang bertumpu pada kegiatan periklanan, dan membutuhkan pengguna menghabiskan lebih banyak waktu di platform-nya.
Oleh sebab itu, Johnny mendorong insan jurnalisme pertelevisian mewaspadai pengaruh algoritma tersebut pada independensi kegiatan jurnalisme yang dilakukan.
“Terlebih, UU Nomor 40/1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik mengatur bahwa kegiatan jurnalistik harus dilakukan secara independen tanpa campur tangan, paksaan, intervensi dari pihak lain,” jelasnya.
Selain itu, Menkominfo juga menyoroti potensi pemanfaatan algoritma yang mengatur konten dengan target paparan (exposure) kepada warganet. Belum lagi peluang kompensasi pendapatan terhadap iklan yang dipengaruhi oleh konten, hingga pemanfaatan data kebiasaan pengguna sosial media terhadap konten (behavioural insights).
“[Semua itu] merupakan sedikit dari beragam hal yang kini mempengaruhi independensi jurnalisme insan pers di era digital,” tegasnya.
Menteri Johnny pun mengajak jurnalis televisi menjaga independensi dan mendorong adopsi teknologi secara optimal.
“Kami terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga independensi insan pertelevisian, sekaligus mendorong agar adopsi teknologi digital dapat dilakukan secara optimal untuk menjaga relevansi industri televisi di era digital ini,” ujarnya.
Pemerintah, kata dia, mengajak kolaborasi insan pers dalam menghasilkan tayangan-tayangan yang mendidik, serta informasi yang faktual, kredibel dan terpercaya bagi masyarakat.
“Mari terus memperkuat kolaborasi! Secara simultan turut ambil bagian dalam upaya peningkatan literasi media dan penanganan hoaks. Bersama-sama kita wujudkan profesionalisme jurnalis televisi,” ujarnya.
