Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Ni’am Sholeh tidak sepakat jika aktivitas keagamaan disinyalir menjadi pemicu lonjakan kasus Covid-19.
"Bukan hari raya sebenarnya yang menjadi faktor klaster Covid. Melainkan sesi berliburnya rekreasi kemudian keluar ke ruang-ruang publik. Kalau aktivitas keagamaan misalnya salat Jumat, Iduladha, Idulfitri atau ke gereja itu rata-rata mereka memahami protokol kesehatan bahkan yang tidak terkontrol itu mereka rekreasi," tuturnya dalam diskusi virtual, Rabu (27/10/2021).
Menurutnya, pelonggaran sejumlah fasilitas publik seiring dengan melandainya penularan Covid-19 tidak boleh ada perbedaan perlakuan. Penyebabnya, aktivitas keagamaan masih masih harus dibatasi.
"Ketika ada pelonggaran dari kondisi penanganan Covid-19 yang sudah mulai terkendali, maka treatment itu berlaku secara keseluruhan. Ada equal treatment,” ujarnya.
Dia melanjutkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan telah menyeimbangkan antara tanggung jawab keagamaan dengan menjaga keselamatan jiwa.
Dia mencontohkan sejumlah tempat pariwisata mendapat pelonggaran untuk dibuka bahkan diberikan insentif demi pemulihan ekonomi, tetapi ternyata tak bisa menjaga aturan prokes seperti daya tampung yang melebihi ketentuan.
Baca Juga
Sementara di tempat-tempat keagamaan, kebijakan penanganan Covid-19 sudah dilaksanakan secara terukur dengan memperhatikan protokol kesehatan. Maka dari itu, kebijakan-kebijakan relaksasi harus diterapkan secara integral ke semua aspek kehidupan.
Artinya, apabila fasilitas publik seperti sektor-sektor pemulihan ekonomi diberikan relaksasi. Maka kegiatan keagamaan juga tak boleh dibatasi asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan.
"Pada saat mal-mal penuh ekonomi bisa bergeliat tapi di sisi lain tanggung jawab protokol kesehatan harus tetap terwujud. Kalau masjid terkendali, jarang sekali masjid yang abai Prokes, pengajian jalan, hal seperti ini perlu kita jaga,” katanya.
