Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tarif PCR Turun Jadi Rp275 Ribu, PKS: Masih Bebani Masyarakat

PKS menilai tarif tes PCR yang diturunkan menjadi Rp300 ribu dan sekarang Rp275 ribu masih terbilang mahal.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani./istimewa
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani./istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani menilai tarif tes PCR yang diturunkan menjadi Rp300 ribu dan sekarang Rp275 ribu masih terbilang mahal.

Dia menilai, tarif tersebut masih akan membebani masyarakat, apalagi dengan adanya rencana pemerintah mewajibkan tes PCR sebagai syarat perjalanan menggunakan moda transportasi publik.

"Kalau kebijakan ini diterapkan, maka tes Covid-19 lainnya, seperti swab antigen tidak berlaku. Artinya semua penumpang transportasi non-udara yang notabene-nya dari kalangan menengah ke bawah wajib menggunakan PCR. Ini namanya membebani rakyat," ujar Netty dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/10/2021).

Anggota Komisi IX DPR RI itu mendorong tes PCR seharusnya merupakan alat untuk melakukan screening. Sehingga sebelum hasil keluar, seseorang yang melakukan tes PCR harusnya menjalani karantina.

Dia juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan laboratorium sebelum mewajibkan tes PCR.

"Jangan sampai masyarakat lagi yang dirugikan. Misalnya, hasilnya tidak bisa keluar 1x24 jam. Belum lagi soal adanya pemalsuan surat PCR yang diperjualbelikan atau diakali karena situasi terdesak," tambah politisi Fraksi PKS itu.

Oleh karena itu, Netty menekankan agar pemerintah dapat menjelaskan harga dasar PCR secara transparan. Sebab, sebelumnya harga tes PCR sempat berada di atas Rp1 juta hingga bisa turun menjadi Rp300 ribu.

"Pemerintah harus punya sikap yang tegas bahwa seluruh kebijakan penanganan murni demi keselamatan rakyat," tuturnya.

Kemudian, legislator dapil Jawa Barat VIII ini meminta pemerintah lebih menggencarkan vaksinasi agar terbentuk kekebalan komunitas.

"Seharusnya tingginya angka vaksinasi jadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Jika di suatu daerah angka vaksinasi tinggi, kekebalan komunitas mulai terbentuk, tentu kebijakannya bukan lagi mewajibkan PCR yang berbiaya tinggi," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Penulis : Indra Gunawan
Editor : Edi Suwiknyo

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper