Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menemui para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/10/2021).
Moeldoko secara simbolis menerima sebuah buku yang berisi 12 tuntutan para mahasiswa yang tergabung dari berbagai aliansi setelah dibacakan oleh seorang perwakilan mahasiswa.
“Saya mengapresiasi sikap kritis rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mahasiswa harus tetap memiliki sikap kritis karena suara kalian bagian dari suara masyarakat,” kata Moeldoko dikutip dari unggahan akun Instagram @bem_si, Kamis (21/10/2021).
Lebih lanjut, Moeldoko juga menganggap aspirasi dari para mahasiswa, yang dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ini, sebagai umpan balik atau feedback atas jalannya pemerintah.
Untuk berdiskusi lebih jauh atas tuntutan yang disampaikan kepada Pemerintah, Moeldoko mengundang perwakilan mahasiswa untuk datang ke Kantor Staf Kepresidenan.
“Saran saya kepada kalian mahasiswa, saya akan senang, kalian saya berikan kesempatan untuk datang ke kantor KSP, perwakilan dari perguruan tinggi manapun silahkan. Mari kita berbicara, kami akan jelaskan 12 poin yang kalian sampaikan tadi,” kata Moeldoko.
Terakhir, Moeldoko mengapresiasi jalannya unjuk rasa yang tertib dan tidak anarkis.
Seperti diketahui, pada aksi demo hari ini, mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menyampaikan selusin tuntutan kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Berikut ini 12 tuntutan dari para mahasiswa:
1. Meminta agar Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Berikut ini 12 tuntutan yang disampaikan para mahasiswa kepada pemerintahan Presiden Jokowi :
2. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah.
3. Mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.
4. Mewujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya sesuai dengan konstitusi. Menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat serta dalam mengemukakan pendapat dan hadirkan evaluasi juga reformasi di tubuh institusi Polri.
5. Mewujudkan supermasi hukum dan HAM yang berkeadilan, tidak tebang pilih, dan tuntaskan HAM masa lalu.
6. Menghentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Batalkan TWK, hadirkan perppu atas UU KPK No. 19/2019, serta kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji- janji Jokowi dalam agenda pemberantasan korupsi.
7. Menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK guru berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia di atas 50 tahun.
8. Menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi peningkatan kualitas guru Indonesia maupun pemerataan sarata dan infrastruktur penunjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
9. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional Pendidikan.
10. Mendesak Jokowi segera menerbitkan perppu untuk membatalkan UU No. 3/2020 tentang Minerba.
11. Mendesak pemerintah segera memenuhi target bauran energi dan segera melakukan percepatan transisi energi kotor menuju energi baru terbarukan.
12. Menegaskan UU Pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual.
