Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Arif Rahman menyikapi pernyataan negatif terhadap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. di saat kondisi BUMN tersebut justru membaik.
Menurutnya, peran Krakatau Steel sebagai BUMN berkaitan langsung dengan kemajuan industri baja Indonesia. Dia justru menyayangkan kepada pihak-pihak yang justru tidak memihak kepada kemajuan bangsa sendiri.
“Di era globalisasi ini, seharusnya kita mendukung penggunaan karya-karya anak bangsa. Jangan malah mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan bangsa sendiri. Krakatau Steel yang sudah bersusah payah mencetak laba setelah delapan tahun merugi harusnya kita apresiasi,” ujar Arif dalam keterangan resmi, Kamis (7/10/2021).
Menurutnya, tanggapan terhadap Krakatau Steel harus disikapi dengan objektif. Jangan sampai ada kesalahan persepsi dan tidak didukung dengan data-data yang valid.
Karena itu, dia meminta agar pihak yang melayangkan kritik tidak asal bicara dan harus menyertakan data.
“Semua tahu bagaimana Krakatau Steel mulai berangsur pulih hingga saat ini. Status Krakatau Steel sebagai perusahaan publik yang informasinya harus terbuka dan transparan,” lanjut Arif.
Dia juga mencurigai ada pihak-pihak berkepentingan dibalik layar yang memiliki niat buruk dan yang tidak menghendaki Silmy Karim berhasil menangani permasalahan di Krakatau Steel saat ini.
Apalagi, Krakatau Steel mulai bangkit dari keterpurukan dan merangkak naik untuk kembali menjadi perusahaan BUMN yang memiliki kinerja baik.
“Tidak mudah membenahi perusahaan besar semacam Krakatau Steel. Jika tidak memiliki kemampuan, tidak punya data yang valid, sebaiknya jangan menyebarkan kebencian dan hoax seperti ini. Budayakan kritik yang membangun agar memberikan contoh yang baik bagi masyarakat," imbuhnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima aduan dugaan korupsi di PT Krakatau Steel (Persero) yang sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
"Informasi yang kami peroleh benar, KPK telah menerima aduan dimaksud. Kami pastikan bahwa setiap aduan akan ditindaklanjuti dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan untuk memastikan apakah benar ada dugaan korupsi dan menjadi kewenangan KPK," ucap Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/9/2021).
