Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KPPU Denda Dharma Satya Nusantara (DSNG) Rp1,05 Miliar

DSNG didenda karena terlambat memberitahukan (notifikasi) pengambilalihan saham atas PT Tanjung Kreasi Parquet Industry (TEKA).
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 06 Oktober 2021  |  09:45 WIB
KPPU Denda Dharma Satya Nusantara (DSNG) Rp1,05 Miliar
Ilustrasi PT Dharma Satya Nusantara - Bisnis
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi senilai Rp1,05 miliar kepada PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG).

DSNG didenda karena keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham yang dilakukannya atas PT Tanjung Kreasi Parquet Industry (TEKA). 

"Sanksi ini bukan yang pertama bagi DSNG. Sebelumnya DSNG pernah didenda atas perilaku yang sama pada 20 Februari 2020, terkait keterlambatan notifikasi akuisisi yang dilakukannya atas PT Agro Pratama," demikian dilansir dari laman resmi KPPU, Rabu (6/10/2021).

Perkara dengan nomor register 31/KPPU-M/2020 ini berawal dari penyelidikan atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Agro Pratama yang juga dilakukan DSNG.

Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan kooperatif dan inisiatif DSNG dalam menyampaikan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan beberapa saham perusahaan, termasuk atas PT Tanjung Kreasi Parquet Industry atau TEKA, suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi lantai kayu.

Pada proses persidangan diketahui bahwa DSNG melakukan beberapa tahapan untuk mengambil alih TEKA sejak 2011.

Perpindahan kendali terjadi pada transaksi kedua dengan tanggal efektif secara yuridis pada 6 JuIi 2011, yakni tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 

"Dengan demikian DNSG seharusnya menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) atas TEKA kepada KPPU paling lambat 16 Agustus 2011. Namun, DSNG baru menyampaikan pemberitahuan tersebut pada tanggal 26 November 2019," imbuh keterangan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta, penilaian, dan analisis yang dilakukan, Majelis Komisi memutuskan bahwa DSNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 55 PP No. 57 Tahun 2010. 

Dalam mengambil putusan, Majelis Komisi turut mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi DSNG, antara lain itikad baiknya dalam menginformasikan dan mengakui keterlambatan pemberitahuan akuisisi atas TEKA, dan kepatuhan serta tindakan kooperatif dalam persidangan.

"Jika DSNG melakukan upaya keberatan atas putusan tersebut, Majelis Komisi juga memerintahkan DSNG untuk menyerahkan jaminan Bank sebesar 20 persen dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari kerja setelah menerima Pemberitahuan Putusan," tukasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kppu dharma satya nusantara

Sumber : KPPU

Editor : Edi Suwiknyo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top