Bisnis.com, JAKARTA -- Polres Manggarai Barat menangguhkan penahanan terhadap 21 orang tersangka yang terlibat dalam permasalahan sengketa tanah di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Penangguhan penahanan 21 orang tersangka ini pada Sabtu berdasarkan surat permohonan Penangguhan Penahanan dari Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dan Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit tertanggal 2 Oktober 2021.
"Penangguhan penahanan 21 orang tersangka sudah dikabulkan atas pertimbangan yang matang dengan tetap menjunjung tinggi aspek hukum yang berlaku di Indonesia," kata Kapolres Manggarai Barat AKBP Bambang Hari Wibowo dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Senin.
Bambang menjelaskan bahwa penangguhan penahanan telah sesuai dengan aturan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana terkait Penangguhan Penahanan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
Dia menyebut dalam PP tersebut diatur bahwa dalam permintaan penangguhan penahanan harus ada jaminan yang disyaratkan berupa jaminan uang atau jaminan orang. Adapun dalam penangguhan penahanan tersebut berdasarkan jaminan orang.
Penjelasan dalam PP itu, katanya, yang menjadi dasar hukum Polres Manggarai Barat menerbitkan surat penangguhan penahanan terhadap 21 orang tersangka serta yang menjadi alas hak Bupati Manggarai Barat dan Bupati Manggarai membuat surat permohonan penangguhan penahanan dan bersedia menjadi penjamin (jaminan orang) bagi para tersangka tersebut.
Baca Juga
Sebelumnya, para tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polres Manggarai Barat. Setelah ditandatanganinya surat penangguhan penahanan terhadap 21 orang tersangka ini.
Polres Manggarai Barat melalui anggota Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat telah menyerahkan mereka kepada Bupati Manggarai Barat dan Bupati Manggarai untuk dikembalikan kepada pihak keluarga tersangka baik di Kabupaten Manggarai maupun keluarga tersangka di Desa Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat.
Meskipun 21 orang tersangka yang terkait sengketa tanah tersebut menjalani masa penangguhan penahanan, lanjut dia, proses hukum terhadap para tersangka ini tetap berjalan.
Mereka pun wajib melaporkan diri minimal satu kali dalam seminggu kepada Bhabinkamtibmas di desa setempat.
