Bisnis.com, JAKARTA - Bicara mengenai upaya penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air tentu saja tak bisa dilepaskan dari upaya diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Keberhasilan mengamankan lebih dari 245 juta dosis vaksin merupakan buah dari upaya diplomasi, baik bilateral maupun multilateral yang dilakukan oleh diplomat Indonesia.
Upaya yang dilakukan Kemlu tentunya patut diapresiasi, mengingat vaksin saat ini menjadi barang berharga yang diperebutkan oleh banyak negara untuk keluar dari pandemi Covid-19. Namun, upaya tersebut nyatanya belum cukup untuk memperkuat keamanan dan kemandirian nasional dalam bidang kesehatan.
Menurut pakar hubungan internasional dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya Erza Killian, diplomasi yang dilakukan oleh Kemlu sudah sepatutnya mempertimbangkan status Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan tinggi di bidang farmasi (pharmerging). Status tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong masuknya investasi di bidang tersebut ke dalam negeri.
“Mengamankan ketersediaan vaksin itu tujuan jangka pendek. Jangka panjangnya berbeda lagi, salah satunya mendorong masuknya investasi [di bidang] kesehatan yang nantinya berlanjut pada transfer pengetahuan dan teknologi. Tujuannya tentu saja kemandirian nasional agar tidak lagi bergantung pada impor,” katanya kepada Bisnis (17/9/2021).
Lebih lanjut, Erza menyebut keberadaan holding farmasi BUMN PT Bio Farma (Persero) bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut. Terlebih, perusahaan plat merah itu juga memiliki kemampuan dan teknologi produksi vaksin, di luar vaksin Covid-19 yang sudah diakui oleh dunia sejak lama.
“Diplomasinya bisa diarahkan agar Indonesia bisa menjadi salah satu pusat produksi vaksin dari salah satu produsen dengan adanya Bio Farma itu. Seperti Thailand yang menjadi pusat produksi vaksin AstraZeneca. Kalau melihat pangsa pasarnya, tentu saja harusnya kita yang jadi pusat produksi bukan Thailand,” tuturnya.
Upaya diplomasi yang dilakukan oleh Kemlu seharusnya juga mampu mempengaruhi tata kelola vaksin global dan bidang lain yang menyangkut kesehatan global secara umum. Posisi strategis Indonesia di ASEAN, G20, dan program kerjasama vaksin COVAX AMC Engagement Group menjadi modal berharga untuk mempengaruhi hal tersebut.
“Indonesia seharusnya bisa memperjuangkan kebijakan yang lebih baik terkait hak paten vaksin atau obat-obatan. Karena selama ini kebijakan terkait hak paten ini yang membatasi akses sejumlah negara terhadap obat-obatan atau vaksin,” tegasnya.
Seperti diketahui, Indonesia termasuk dalam negara yang mendukung proposal India dan Afrika Selatan untuk penangguhan sementara sebagian hak paten yang berkaitan dengan Covid-19. Saat ini, proses diplomasi dan negosiasi terkait proposal tersebut masih berlangsung alot di Badan Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) lantaran muncul penolakan dari beberapa negara maju.
