Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Fahri Hamzah: Biaya Politik Tinggi Jadi 'Bumerang' Sistem Demokrasi

Akibat biaya politik yang mahal, lahirlah praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh para politisi atau pejabat yang terpilih.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 05 September 2021  |  17:14 WIB
Fahri Hamzah - Antara
Fahri Hamzah - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan bahwa mahalnya biaya politik dalam setiap pemilihan umum (Pemilu), Pilpres, Pileg, maupun pilkada selama ini telah menjadi bumerang bagi keberlangsungan sistem demokrasi dan keberadaan partai politik (parpol) di Indonesia.

Akibat biaya politik yang mahal dan menjadi bumerang itu, katanya, lahirlah praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh para politisi atau pejabat yang terpilih.

“Mengapa? Sebab, keterpilihan mereka tidak ditentukan oleh kualitas dan kapabilitasnya, tapi ditentukan ‘isi tas’ atau besaran dana politik yang bersumber dari kantong pribadi atau dari penyandang dana (bohir),” kata Fahri Hamzah dalam rekaman video saat menjadi narasumber dalam acara ‘RUMPI’ dengan tema “Cost Politik Mahal, Minggu (5/9/2021).

Menurut Fahri, tidak mengherankan apabila ketika mereka terpilih dalam jabatan tertentu, maka yang terpikir pertama kali adalah bagaimana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan agar balik modal.

“Hampir tidak ada klaster politik yang tidak ditangkap KPK, nggak ada lagi politisi yang tidak ditangkap. Dan baru-baru ini yang ramai ada seorang Anggota DPR dengan bupati, yang merupakan istrinya ditangkap,” ujarnya.

Fahri berpandangan bahwa kerusakan sebuah negara demokrasi bisa dilihat setidaknya dari tingkah laku parpolnya, apalagi yang masuk dalam lingkaran kekuasaan. Untuk itu, dia mendesak segera dilakukan pembenahan agar parpol dan sistem demokrasinya sehat.

“Partai politik itu sebenarnya lembaga pemikiran untuk mengintroduksi cara berpikir dalam penyelenggaraan negara. Tetapi sekarang justru menjelma menjadi mesin kekuasaan,” tuturnya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 itu menegaskan, Partai Gelora akan berusaha untuk memutus lingkaran setan tersebut. Menurutnya, pertarungan politik adalah pertarungan rakyat, bukan pertarungan pribadi atau partai politik.

“Negara yang beres sistem politiknya ya harus bebas korupsi. Sistemnya harus ditata dan dikelola dengan baik, termasuk soal pembiayaan politiknya. Saya juga tidak mau, kalau caleg dibiayai partai, karena kalau dia bersalah, partai politik akan mengambil kepemilikannya,” ujar Fahri.

Menurut Fahri, pembiayaan politik yang mahal sebenarnya bisa disiasati dan ditekan seminimal mungkin dengan berbagai cara seperti menggelar pertemuan secara virtual dibandingkan bertemu dengan cara bertatap muka.

“Dengan modal pulsa kan sebenarnya orang sudah bisa mendengarkan ceramah kita. Partai Gelora ingin menemukan akarnya, sehingga kita mencanangkan dari perbaikan negara melalui perbaikan partai politiknya,” paparnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

korupsi partai politik fahri hamzah
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top